blognya harimawan

keep the spirit….

AMDAL


Apa yang dimaksud dengan AMDAL?

AMDAL merupakan singkatan dari Analisis Mengenai Dampak Lingkungan.

AMDAL merupakan kajian dampak besar dan penting terhadap lingkungan hidup, dibuat pada tahap perencanaan, dan digunakan untuk pengambilan keputusan.

Hal-hal yang dikaji dalam proses AMDAL: aspek fisik-kimia, ekologi, sosial-ekonomi, sosial-budaya, dan kesehatan masyarakat sebagai pelengkap studi kelayakan suatu rencana usaha dan/atau kegiatan.

AMDAL adalah kajian mengenai dampak besar dan penting untuk pengambilan keputusan suatu usaha dan/atau kegiatan yang direncanakan pada lingkungan hidup yang diperlukan bagi proses pengambilan keputusan tentang penyelenggaraan usaha dan/atau kegiatan (Peraturan Pemerintah No. 27 tahun 1999 tentang Analisis Mengenai Dampak Lingkungan).

“…kajian dampak besar dan penting terhadap lingkungan hidup; dibuat pada tahap perencanaan…”




Agar pelaksanaan AMDAL berjalan efektif dan dapat mencapai sasaran yang diharapkan, pengawasannya dikaitkan dengan mekanisme perijinan. Peraturan pemerintah tentang AMDAL secara jelas menegaskan bahwa AMDAL adalah salah satu syarat perijinan, dimana para pengambil keputusan wajib mempertimbangkan hasil studi AMDAL sebelum memberikan ijin usaha/kegiatan. AMDAL digunakan untuk mengambil keputusan tentang penyelenggaraan/pemberian ijin usaha dan/atau kegiatan.

Dokumen AMDAL terdiri dari :

* Dokumen Kerangka Acuan Analisis Dampak Lingkungan Hidup (KA-ANDAL)
* Dokumen Analisis Dampak Lingkungan Hidup (ANDAL)
* Dokumen Rencana Pengelolaan Lingkungan Hidup (RKL)
* Dokumen Rencana Pemantauan Lingkungan Hidup (RPL)

Tiga dokumen (ANDAL, RKL dan RPL) diajukan bersama-sama untuk dinilai oleh Komisi Penilai AMDAL. Hasil penilaian inilah yang menentukan apakah rencana usaha dan/atau kegiatan tersebut layak secara lingkungan atau tidak dan apakah perlu direkomendasikan untuk diberi ijin atau tidak.

Apa guna AMDAL?

* Bahan bagi perencanaan pembangunan wilayah
* Membantu proses pengambilan keputusan tentang kelayakan lingkungan hidup dari rencana usaha dan/atau kegiatan
* Memberi masukan untuk penyusunan disain rinci teknis dari rencana usaha dan/atau kegiatan
* Memberi masukan untuk penyusunan rencana pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup
* Memberi informasi bagi masyarakat atas dampak yang ditimbulkan dari suatu rencana usaha dan atau kegiatan

“…memberikan alternatif solusi minimalisasi dampak negatif”

“…digunakan untuk mengambil keputusan tentang penyelenggaraan/pemberi ijin usaha dan/atau kegiatan”

Bagaimana prosedur AMDAL?

Prosedur AMDAL terdiri dari :

* Proses penapisan (screening) wajib AMDAL
* Proses pengumuman dan konsultasi masyarakat
* Penyusunan dan penilaian KA-ANDAL (scoping)
* Penyusunan dan penilaian ANDAL, RKL, dan RPL Proses penapisan atau kerap juga disebut proses seleksi kegiatan wajib AMDAL, yaitu menentukan apakah suatu rencana kegiatan wajib menyusun AMDAL atau tidak.

Proses pengumuman dan konsultasi masyarakat. Berdasarkan Keputusan Kepala BAPEDAL Nomor 08/2000, pemrakarsa wajib mengumumkan rencana kegiatannya selama waktu yang ditentukan dalam peraturan tersebut, menanggapi masukan yang diberikan, dan kemudian melakukan konsultasi kepada masyarakat terlebih dulu sebelum menyusun KA-ANDAL.

Proses penyusunan KA-ANDAL. Penyusunan KA-ANDAL adalah proses untuk menentukan lingkup permasalahan yang akan dikaji dalam studi ANDAL (proses pelingkupan).

Proses penilaian KA-ANDAL. Setelah selesai disusun, pemrakarsa mengajukan dokumen KA-ANDAL kepada Komisi Penilai AMDAL untuk dinilai. Berdasarkan peraturan, lama waktu maksimal untuk penilaian KA-ANDAL adalah 75 hari di luar waktu yang dibutuhkan oleh penyusun untuk memperbaiki/menyempurnakan kembali dokumennya.

Proses penyusunan ANDAL, RKL, dan RPL. Penyusunan ANDAL, RKL, dan RPL dilakukan dengan mengacu pada KA-ANDAL yang telah disepakati (hasil penilaian Komisi AMDAL).

Proses penilaian ANDAL, RKL, dan RPL. Setelah selesai disusun, pemrakarsa mengajukan dokumen ANDAL, RKL dan RPL kepada Komisi Penilai AMDAL untuk dinilai. Berdasarkan peraturan, lama waktu maksimal untuk penilaian ANDAL, RKL dan RPL adalah 75 hari di luar waktu yang dibutuhkan oleh penyusun untuk memperbaiki/menyempurnakan kembali dokumennya.

Siapa yang harus menyusun AMDAL?

Dokumen AMDAL harus disusun oleh pemrakarsa suatu rencana usaha dan/atau kegiatan.

Dalam penyusunan studi AMDAL, pemrakarsa dapat meminta jasa konsultan untuk menyusunkan dokumen AMDAL. Penyusun dokumen AMDAL harus telah memiliki sertifikat Penyusun AMDAL dan ahli di bidangnya. Ketentuan standar minimal cakupan materi penyusunan AMDAL diatur dalam Keputusan Kepala Bapedal Nomor 09/2000.

Siapa saja pihak yang terlibat dalam proses AMDAL?

Pihak-pihak yang terlibat dalam proses AMDAL adalah Komisi Penilai AMDAL, pemrakarsa, dan masyarakat yang berkepentingan.

Komisi Penilai AMDAL adalah komisi yang bertugas menilai dokumen AMDAL. Di tingkat pusat berkedudukan di Kementerian Lingkungan Hidup, di tingkat Propinsi berkedudukan di Bapedalda/lnstansi pengelola lingkungan hidup Propinsi, dan di tingkat Kabupaten/Kota berkedudukan di Bapedalda/lnstansi pengelola lingkungan hidup Kabupaten/Kota. Unsur pemerintah lainnya yang berkepentingan dan warga masyarakat yang terkena dampak diusahakan terwakili di dalam Komisi Penilai ini. Tata kerja dan komposisi keanggotaan Komisi Penilai AMDAL ini diatur dalam Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup, sementara anggota-anggota Komisi Penilai AMDAL di propinsi dan kabupaten/kota ditetapkan oleh Gubernur dan Bupati/Walikota.

Pemrakarsa adalah orang atau badan hukum yang bertanggungjawab atas suatu rencana usaha dan/atau kegiatan yang akan dilaksanakan.

Masyarakat yang berkepentingan adalah masyarakat yang terpengaruh atas segala bentuk keputusan dalam proses AMDAL berdasarkan alasan-alasan antara lain sebagai berikut: kedekatan jarak tinggal dengan rencana usaha dan/atau kegiatan, faktor pengaruh ekonomi, faktor pengaruh sosial budaya, perhatian pada lingkungan hidup, dan/atau faktor pengaruh nilai-nilai atau norma yang dipercaya. Masyarakat berkepentingan dalam proses AMDAL dapat dibedakan menjadi masyarakat terkena dampak, dan masyarakat pemerhati.

Apa yang dimaksud dengan UKL dan UPL ?

Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup (UKL) dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup (UPL) adalah upaya yang dilakukan dalam pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup oleh penanggung jawab dan atau kegiatan yang tidak wajib melakukan AMDAL (Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 86 tahun 2002 tentang Pedoman Pelaksanaan Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup).

Kegiatan yang tidak wajib menyusun AMDAL tetap harus melaksanakan upaya pengelolaan lingkungan dan upaya pemantauan lingkungan.

Kewajiban UKL-UPL diberlakukan bagi kegiatan yang tidak diwajibkan menyusun AMDAL dan dampak kegiatan mudah dikelola dengan teknologi yang tersedia.

UKL-UPL merupakan perangkat pengelolaan lingkungan hidup untuk pengambilan keputusan dan dasar untuk menerbitkan ijin melakukan usaha dan atau kegiatan.

Proses dan prosedur UKL-UPL tidak dilakukan seperti AMDAL tetapi dengan menggunakan formulir isian yang berisi :

* Identitas pemrakarsa
* Rencana Usaha dan/atau kegiatan
* Dampak Lingkungan yang akan terjadi
* Program pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup
* Tanda tangan dan cap

Formulir Isian diajukan pemrakarsa kegiatan kepada :

* Instansi yang bertanggungjawab di bidang pengelolaan lingkungan hidup Kabupaten/Kota untuk kegiatan yang berlokasi pada satu wilayah kabupaten/kota
* Instansi yang bertanggungjawab di bidang pengelolaan lingkungan hidup Propinsi untuk kegiatan yang berlokasi lebih dari satu Kabupaten/Kota
* Instansi yang bertanggungjawab di bidang pengelolaan lingkungan hidup dan pengendalian dampak lingkungan untuk kegiatan yang berlokasi lebih dari satu propinsi atau lintas batas negara


Apa kaitan AMDAL dengan dokumen/kajian lingkungan lainnya ?

AMDAL-UKL/UPL

Rencana kegiatan yang sudah ditetapkan wajib menyusun AMDAL tidak lagi diwajibkan menyusun UKL-UPL (lihat penapisan Keputusan Menteri LH 17/2001). UKL-UPL dikenakan bagi kegiatan yang telah diketahui teknologi dalam pengelolaan limbahnya.

AMDAL dan Audit Lingkungan Hidup Wajib

Bagi kegiatan yang telah berjalan dan belum memiliki dokumen pengelolaan lingkungan hidup (RKL-RPL) sehingga dalam operasionalnya menyalahi peraturan perundangan di bidang lingkungan hidup, maka kegiatan tersebut tidak bisa dikenakan kewajiban AMDAL, untuk kasus seperti ini kegiatan tersebut dikenakan Audit Lingkungan Hidup Wajib sesuai Keputusan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 30 tahun 2001 tentang Pedoman Pelaksanaan Audit Lingkungan yang Diwajibkan.

Audit Lingkungan Wajib merupakan dokumen lingkungan yang sifatnya spesifik, dimana kewajiban yang satu secara otomatis menghapuskan kewajiban lainnya kecuali terdapat kondisi-kondisi khusus yang aturan dan kebijakannya ditetapkan oleh Menteri Negara Lingkungan Hidup.

Kegiatan dan/atau usaha yang sudah berjalan yang kemudian diwajibkan menyusun Audit Lingkungan tidak membutuhkan AMDAL baru.

AMDAL dan Audit Lingkungan Hidup Sukarela

Kegiatan yang telah memiliki AMDAL dan dalam operasionalnya menghendaki untuk meningkatkan ketaatan dalam pengelolaan lingkungan hidup dapat melakukan audit lingkungan secara sukarela yang merupakan alat pengelolaan dan pemantauan yang bersifat internal. Pelaksanaan Audit Lingkungan tersebut dapat mengacu pada Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 42 tahun 1994 tentang Panduan umum pelaksanaan Audit Lingkungan.

Penerapan perangkat pengelolaan lingkungan sukarela bagi kegiatan-kegiatan yang wajib AMDAL tidak secara otomatis membebaskan pemrakarsa dari kewajiban penyusunan dokumen AMDAL. Walau demikian dokumen-dokumen sukarela ini sangat didorong untuk disusun oleh pemrakarsa karena sifatnya akan sangat membantu efektifitas pelaksanaan pengelolaan lingkungan sekaligus dapat “memperbaiki” ketidaksempurnaan yang ada dalam dokumen AMDAL.

Dokumen lingkungan yang bersifat sukarela ini sangat bermacam-macam dan sangat berguna bagi pemrakarsa, termasuk dalam melancarkan hubungan perdagangan dengan luar negeri. Dokumen-dokumen tersebut antara lain adalah Audit Lingkungan Sukarela, dokumen-dokumen yang diatur dalam ISO 14000, dokumen-dokumen yang dipromosikan penyusunannya oleh asosiasi-asosiasi industri/bisnis, dan lainnya.

About these ads

22 Maret 2008 - Posted by | lingkungan | , , , , ,

154 Komentar »

  1. Saya nyari-nyari, ketentuan atau peraturan mengenai kualifikasi ketua tim penyusun andal, karena banyak tenaga ahli yang sudah bergelar S2 dan S3, dan menginginkan menjadi ketua tim penyusun ANDAL. Beberapa Bapedalda/komisi AMDAL di daerah mempersyaratkan sertifikasi kursus AMDAL B bagi ketua tim penyusun ANDAL.
    Bagaimana hasil kerja Panitia Teknis Perumusan Standar Kompetensi Personil dan Lembaga Jasa Lingkungan yang dibentuk MenLH dengan SK MenLH nomor 283 tahun 2006?
    Apa ada yang bisa kasih jawaban-kah?
    Terimakasih

    Komentar oleh Gustaaf | 24 Maret 2008 | Balas

  2. ketentuan ketua tim amdal, kalo gak salah bisa dilihat di LAMPIRAN KEPUTUSAN MENTERI NEGARA LINGKUNGAN HIDUP N0.2 Tahun 2000 Tanggal 21 Februari 2000
    sedikit saya cuplik kurang lebih sbb

    Pemenuhan persyaratan Ketua Tim Studi:
    – memiliki sertifikat kursus AMDAL B/sederajat;
    – memiliki keahlianan yang sesuai dengan isu pokok;
    – berpengalaman menyusun AMDAL sekurangkurangnya 5 (lima) studi;
    – berpengalaman memimpin tim studi;

    Nah, apakah sudah ada aturan yg lebih baru lagi, nanti saya cari infonya.

    Komentar oleh harimawan | 24 Maret 2008 | Balas

  3. Saya sedang mencari konsultan untuk melakukan penyusunan dokumen lingkungan hidup (UKL UPL atau DPPL) bagi kantor tempat saya bekerja. Apakah perbedaan antara UKL UPL dan DPPL? Apakah untuk penyusunan Dokumen Lingkungan harus memakan waktu 3-6 bulan? Apa sanksi pidana atau perdata bila perusahaan tidak membuat dokumen lingkungan? Untuk wilayah kabupaten Tangerang, apakah ada konsultan yang bisa saya hubungi?

    Terima kasih & Salam,
    Satria

    Komentar oleh Satria Joesop | 1 April 2008 | Balas

  4. Setahu saya, UKL UPL sama dengan halnya AMDAL, dibuat sebelum suatu kegiatan itu dijalankan. tapi kalau kegiatan tsb sudah berjalan dan belum ada UKL UPL atau AMDAL maka diperlukan DPPL.
    Penjelasan hal tersebut dapat dilihat pada PERATURAN MENTERI NEGARA LINGKUNGAN HIDUP NOMOR 12 TAHUN 2007 (bisa download di sini)

    (peraturan menteri tersebut diatas, dapat juga di download di box sharing files pada halaman ini)

    tentang waktu, sepertinya tidak ada ketentuan yg mewajibkan hal tersebut. untuk keperluan praktis konsultan, biasanya masalah waktu berhubungan dengan pengambilan data, atau sampel yang mungkin diperlukan serta kompleksitas permasalahan yang ada.
    kadang ada ukl upl yg memerlukan data di musim hujan dan musim kemarau…nah kalau seperti ini, kalau tidak ada data sekunder ya mau nggak mau paling nggak butuh waktu 6 bulan.

    meskipun demikian, semua akan tergantung dari kelihaian sang konsultan, khususnya dalam memprediksi dampak yang akan terjadi pada suatu kegiatan.

    untuk daerah tangerang, saya kira ada konsultan untuk itu (halo temen-temen dari tangerang….bisa dibantu…)
    atau kalau mentog, gak ada yg bisa, kami coba bantu, silakan kirim email ke mitratamaconsult@yahoo.co.id

    terimakasih

    Komentar oleh harimawan | 2 April 2008 | Balas

  5. Melengkapi jawaban tentang Syarat untuk menjadi Ketua TIM Amdal, berdasarkan Per MenLH no.08 Tahun 2006, hanya disebutkan sudah memiliki sertifikat Amdal Penyusun (AMDAL B). Anggota tim, cukup dengan staf ahli yang menguasai sesuai isu dampak penting hipotetik berdasarkan pelingkupan di KA Andal.

    Memang disarankan ketua tim sesuai dengan lingkup kegiatan. Namun pada kenyataannya, sulit untuk mendapatkan ketua tim bersertifikat AMDAL B sesuai dengan Rencana Kegiatan yang akan di studi. Sebagai contoh, Rencana Kegiatan Pembangunan Jalan atau Fly Over, Kimpraswil Pusat juga kesulitan mendapatkan Ketua Tim bila diterapkan S-2 Teknik Sipil Transportasi bersertifikat AMDAL B, sehingga persyaratan dalam TOR diubah menjadi Ahli Teknik Lingkungan.

    Demikian tambahan penjelasan, semoga bermanfaat.
    Wahyu Widodo, Ir. MT, pemerhati lingkungan dan konsultan AMDAL
    (email: wahyuft@yahoo.co.id)

    Komentar oleh Ir. Wahyu Widodo, MT | 25 April 2008 | Balas

  6. mas, apa bentuk DPPL sama dengan UKL-UPL?minta contoan DPPL yang dah jadi buat referensi donk? makacih….

    Komentar oleh garda_hijau | 15 Mei 2008 | Balas

  7. bagaimana simulasi membuat amdal?

    Komentar oleh gun gun | 20 Januari 2009 | Balas

    • utk sdr gun gun:
      saya kurang paham maksudnya,
      mungkin yg dimaksud simulasi adalah salah satu kegiatan pada saat pelatihan amdal (baik sebagai penyusun ataupun penilai)
      kalau tidak salah disana akan diberikan materi salah satunya simulasi membuat laporan amdal mulai dari Kerangka Acuan sampai dengan laporan AMDALnya
      demikian juga utk pelatihan penilai, akan ada simulasi penilaian terhadap dokumen 2 terkait

      Komentar oleh harimawan | 8 Oktober 2009 | Balas

  8. boss jenis2 amdal pa???

    Komentar oleh sandry | 6 Maret 2009 | Balas

  9. mas, dlm bulan maret ini adakah instansi atau lembaga yg menyelenggarakan kursus AMDAL? kalo ada mohon sy diberi informasi-nya. trimakasih banget mas..

    Komentar oleh udi joko susilo | 7 Maret 2009 | Balas

  10. Mas, terima kasih info ttg AMDALnya karena akhir2 ini website MENLH sangat sulit saya buka melalui laptop saya. Sekalian saya mau tanya ada ga ya Ahli AMDAL yang bisa bekerja part time untuk membantu saya mengerjakan proyek AMDAL? Saya bisa dapet list nya ga ya? Yang saya maksud perseorangan mas bukan perusahaan konsultan. Makasih banget sebelumnya.

    Komentar oleh windrose | 20 Maret 2009 | Balas

    • trims sudah mampir blog saya
      kami selain menyediakan perusahaan konsultan untuk amdal, juga sering diminta secara perorangan atau kelompok utk membantu perusahan lain mengerjakan studi amdal
      temen-temen kami dari berbagai bidang ilmu, sehingga silakan saja menginginkan tenaga ahli apa, nanti saya berikan aksesnya dan kontaknya (dan gratis, kami tidak pernah minta fee apa2 utk itu, hehehe)

      sangat senang sekali kami bisa membantu anda

      terimakasih

      Komentar oleh harimawan | 20 Maret 2009 | Balas

      • mas lokasinya di mana ??

        Komentar oleh Jack Kalijaga | 17 Juni 2012

      • kalau saya lokasi di jakarta, tapi temen-temen saya kebanyakan di jogja…..

        Komentar oleh harimawan | 18 Juni 2012

  11. Mas harimawan, tolong dong kirimkan contoh laporan ukl upl ke alamat emailku. aku butuh sekali.. secepatnya ya, thanks atas bantuannya.

    Komentar oleh mei | 25 April 2009 | Balas

  12. Mas Harimawan,,,

    aKu juGa mau dOnk contoh dOkumen amdal,,,
    tLg kRim ke emailqu ya mz…

    Buat tGas nih!!!

    Komentar oleh Rinan | 9 Mei 2009 | Balas

    • kamu udah dikirimin yaa kirim ke aku juga dong :(

      Komentar oleh nurul | 10 Juni 2013 | Balas

  13. Aku butuh banget contoh dokumen amdal…. udah nyari-nyari gak ada nih… katanya amdal itu harus di publish, ko kenyataannya kebalikan yah… aneh.. :D
    boleh minta tolong yah…
    thankz… kalo ada kirim ke email ku yah…
    buat tugas niwh!!

    Komentar oleh icha | 13 Mei 2009 | Balas

    • kirimin ke aq juga donk kalo udh dikirim thanks :(

      Komentar oleh nurul | 10 Juni 2013 | Balas

  14. saya butuh contoh dokumen amdal…. menurt yang kasih tugas. dokumen amdal sifatnya terbuka tetapi dicari sulit banget tolong kirim ke email ku ya pak selasa 19 mei dikmpulkan pak…makasih sudah membaca

    Komentar oleh adiatma yoga | 15 Mei 2009 | Balas

  15. Kami tidak akan berkomentar, melainkan hendak betranya : 1. Nama & Alamat Lembaga yang kompeten dalam menyusun AMDAL 2. Berapa biaya pembuatan AMDAL. Terima kasih

    Komentar oleh Djokolono | 25 Mei 2009 | Balas

  16. MOhon informasi : 1. Alamat dan Nama Lembaga yang kompeten dalam menyusun AMDAL. 2. Berapa biaya yang diperlukan. Terima kasih

    Komentar oleh Djokolono | 25 Mei 2009 | Balas

  17. SAYA MAU TANYA TENTANG SYARAT MENJADI TIM KOMISI AMDAL?
    APA SAJA TENAGA TEKNIS YANG DI BUTUHKAN???
    DAN BERAPA ORANG YANG MENJADI ANGGOTA TIM KOMISI AMDAL?
    TOLONG DI JELASKAN YA PAK…..

    Komentar oleh mira hartanti | 30 Mei 2009 | Balas

    • Untuk, menjadi TIM Komisi Amdal adalah : pertama harus mempunyai pengetahuan tentang Amdal, yaitu pernah mengikuti pelatihan Amdal-B dan kemudian pelatihan amdal penilai (Amdal-C). terus mempuyai pengetahuan salah satu bidang ilmu, misaL teknik Kimia. aNGGOTA KOMISI, tidak terlalu terlalu banyak, sebab bisa ketua merangkap anggota tim, tapi yang penting punya lesensi dan untuk memperoleh lisensi harus punya sertifikat Amdal B dan C.

      sigemas

      Komentar oleh sigemas | 1 Juni 2009 | Balas

  18. Mas Hari,
    Punya referensi ahli AMDAL yang latar belakang S1 Sarjana Hukum ga?

    Terma kasih,
    Wassalam,
    Dimas

    Komentar oleh dimas | 4 Juni 2009 | Balas

    • wah sejauh ini belum ada mas…
      masalahnya untuk amdal yang kami kerjakan belum pernah yang memerlukan tenaga ahli dari hukum

      mungkin pembaca alin ada yang punya referensi….silakan dibantu

      Komentar oleh harimawan | 25 Juni 2009 | Balas

  19. To : Pak Hari

    Saya ingin menanyakan prosedur untk pembuatan amdal dalam pembuatan pelabuhan dok kapal ; bagaimana tahapannya, kemudian apa saja yang perlu saya siapkan kemudian berapa estimasi biaya yang mesti saya keluarkan terakhir instansi apa saja yang terkait dengan pembuatan amdal ini….. trims sebelumnya

    Komentar oleh muhammad irwan | 15 Juni 2009 | Balas

  20. saya mencari dokumen amdal tentang transportasi g dapet” mas,,,

    apakah mas tahu alamatnya,tau mas punya dokumen yang saya maksud..
    kirim kEmail saya mas(zha.weleh@gmail.com)
    trimakasih atas jawabannya mas

    Komentar oleh riza | 17 Juni 2009 | Balas

  21. Mas-mas…, Bapak-bapak dan smua yang baca… tolong bantu saya dong… Saya perlu info tentang biaya, waktu dan tempat pelaksanaan Kursus Penyusun dan Penilai AMDAL di ITB at Unpad at mana aza yang penting di JABAR deh, Thanx banget atas bantuannya.

    Komentar oleh Cucun Komalasari,SKM | 20 Juni 2009 | Balas

  22. Tolong dong kegiatan yang wajib AMDAL itu apa saja????

    Komentar oleh dhewy | 21 Juni 2009 | Balas

    • kegiatan yg wajib amdal banyak banget
      coba liat di Peraturan Menteri LH No 11 tahun 2006
      disana disebutkan kegiatan apa saja yg harus ada amdalnya
      kalo belum punya silakan download disini
      dengan lampiran 1 disini, lampiran 2 disini, dan lapiran 3 disini

      mudah2an bisa menjawab ….

      Komentar oleh harimawan | 25 Juni 2009 | Balas

  23. Pak hari. minta tolong emailkan dppl jalan desa atau kota. Urgent. Trims atas bantuannya

    Komentar oleh Akhmad Fauzie | 26 September 2009 | Balas

  24. Pak Hari tolong informasi Kursus Amdal B. Untuk tahun 2010 jadwal mulai kapan, berapa biayanya, tempatnya dimana. Apakah dapat langsung mengikuti kursus Amdal C setelah Amdal A, trims.

    Komentar oleh Gavin Sukmo | 6 Oktober 2009 | Balas

    • Mohon maaf Pak Gavin Sukmo, saya belum ada informasi kursus amdal untuk tahun 2010.
      Tapi silakan minta informasi ke penyelenggara, misalnya PSLH UGM:

      Pusat Studi Lingkungan Hidup
      Jl. Lingkungan Budaya, Sekip Utara
      Kampus UGM Jogjakarta 55281
      Telp. 0274 565722, 6492410
      Fax. 0274 565722
      Email :
      pslh@ugm.ac.id
      pplh@indosat.net.id

      Komentar oleh harimawan | 8 Oktober 2009 | Balas

  25. PAK KOK MAU DOWNLOAD PERMEN 29 TAHUN 2009 TENTANG PENILAIAN AMDAL SAJA PAKE BAYAR…

    Komentar oleh febri | 10 Desember 2009 | Balas

    • Maaf…..
      Yang dicari Permen apa ya?? kalo Permen MLH no 29 tahun 2009 bukan ttg penilaian Amdal tp tentang Pedoman Konservasi Keanekaragaman Hayati di Daerah

      Trims dah mampir disini

      Komentar oleh harimawan | 17 Desember 2009 | Balas

  26. ada contoh tentang KA ANDAL sebuah tempat gak????

    Komentar oleh dhevi | 30 Desember 2009 | Balas

    • segera saya kirim contoh KA ANDAL
      trims dah mampir kesini

      Komentar oleh harimawan | 31 Desember 2009 | Balas

      • mau dong pak,,mohon kirim ke novalia_rahmi@yaho.co.id ,,pak berapa biaya pembuatan amdal ya?dan standar untuk tenaga ahli?

        Komentar oleh rahmi | 2 Mei 2013

      • Biaya pembuatan dokumen AMDAL sangat tergantung dengan jenis kegiatan yang akan dikaji, lokasi, kapasitas, serta besaran dampak yang ditimbulkan kegiatan tersebut. Semakin besar dampaknya, sagat dimungkinkan kajiannya juga akan semakin kompleks sehingga konsekuensi biayanya juga akan besar.
        Beberapa contoh komponen biayanya diantaranya adalah banyaknya tenaga ahli, durasi studi, banyaknya sampel uji lab dan uji lapangan, FGD, biaya konsultasi instansi terkait, dan sebagainya.
        Untuk standar tenaga ahli biasanya disesuaikan dengan harga pasaran di lokasi, atau mengikuti standar biaya INKINDO.
        Demikian yang bisa saya sampaikan, mohon maaf jika belum sesuai harapan. Trims sudah mampir blog ini.

        Komentar oleh harimawan | 2 Mei 2013

      • Pak saya juga mau dikirimi contoh ka andal, jika ada ka andal pembangunan rs

        Komentar oleh pristi | 30 Mei 2013

      • pak mau donk contoh dokumen amdal ttg sipil dan arsitektur buat tugas k email mmnabeell@gmail.com ,, makasih sblumnya yaa pak k

        Komentar oleh nurul | 10 Juni 2013

  27. Izin UKL/UPL
    Ass.Wr.Wb..

    Selamat sore Bpk. Wahyu..

    Saya mendapat alamat e-mail Bapak dari situs jokambiz.com. Saya ingin menanyakan mengenai perizinan perusahaan, mudah2an bisa dibantu oleh Bapak.

    Hal yang ingin saya tanyakan adalah,berapa biaya & persyaratan pembuatan HO & UPL /UKL, mohon informasikan secepatnya,

    Demikian, atas bantuannya sebelumnya saya ucapkan terima kasih.

    Salam

    Dedi Rosadi
    CV MUTIARA
    Tangerang Branch,
    Jl.Beringin Raya Blok 27 / 18 Perumnas I ,Tangerang, Indonesia
    Telp / Fax : 021 55794 818
    Hp : 021 68961 426
    : 021 93848 012
    085 78212 7928
    Email : cv.mutiara_jaya@yahoo.co.id

    Komentar oleh Dedi Rosadi | 21 Januari 2010 | Balas

  28. Izin UKL/UPL
    Ass.Wr.Wb..

    Selamat sore Bpk.harimawan

    Saya mendapat alamat e-mail Bapak dari situs jokambiz.com. Saya ingin menanyakan mengenai perizinan perusahaan, mudah2an bisa dibantu oleh Bapak.

    Hal yang ingin saya tanyakan adalah,berapa biaya & persyaratan pembuatan HO & UPL /UKL, mohon informasikan secepatnya,

    Demikian, atas bantuannya sebelumnya saya ucapkan terima kasih.

    Salam

    Dedi Rosadi
    CV MUTIARA
    Tangerang Branch,
    Jl.Beringin Raya Blok 27 / 18 Perumnas I ,Tangerang, Indonesia
    Telp / Fax : 021 55794 818
    Hp : 021 68961 426
    : 021 93848 012
    085 78212 7928
    Email : cv.mutiara_jaya@yahoo.co.id

    Komentar oleh Dedi Rosadi | 21 Januari 2010 | Balas

  29. Kepada
    Yth Bapak Harimawan
    Di Guangzhou

    Dengah Hormat,

    Sehubungan dengan rencana penyelenggaraan kegiatan Study Banding Pemerintah Kabupaten Halmahera Utara menuju Guangzhou, Shenzhen dan Hong Kong pada bulan Maret 2010, bersama ini kami menyampaikan permohonan agar kiranya Bapak berkenan mendukung kegiatan tersebut di atas (agenda dan proposal terlampir) dan bersedia menjadi jembatan pertemuan bisnis antara rombongan Pemerintah Kabupaten Halmahera Utara dengan pejabat pemerintah setempat yang terkait dengan kerjasama ekonomi luar negeri dan kalangan pengusaha di Guangzhou, Shenzhen dan Hong Kong, yang memungkinkan kedua pihak untuk berinteraksi secara langsung mengenai peluang- peluang kerjasama yang mungkin dilaksanakan antara Pemerintah Kabupaten Halmahera Utara dengan Pemerintah Kota Guangzhou, Shenzhen dan Hong Kong serta kalangan pengusaha dari ketiga kota besar di Cina tersebut.

    Sebagai bahan pertimbangan, kami lampirkan proposal kegiatan, agenda serta surat-surat permohonan kerjasama yang telah kami kirimkan ke email bapak pada bulan Januari 2010 namun hingga kini belum juga mendapatkan jawaban.

    Untuk informasi lebih lanjut, mohon dapat menghubungi saya melalui alamat e-mail ini atau via telpon (62-21) 83703265 dan fax (62-21) 83703261.

    Demikianlah surat ini kami sampaikan, atas perhatian dan kebijaksanaan Bapak, kami ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya.

    Hormat kami,

    Dina Dwijayanti

    PT. Persada Multi Cendekia

    Komentar oleh Dina Dwijayanti | 15 Februari 2010 | Balas

    • Mohon maaf mbak Dina,

      Mungkin Anda salah orang, karena sepertinya saya tidak ada hubungan sama sekali dengan pembicaraan tersebut.
      Saya tidak bekerja di Deplu, dan posisi saya di Yogyakarta.

      Mudah-mudahan kesulitan Anda segera teratasi.

      Salam
      Ananto Harimawan

      Komentar oleh harimawan | 15 Februari 2010 | Balas

  30. Yth. Bpk Harimawan

    Saya ingin memperoleh contoh dokumen Amdal tambang / minyan dan Perkebunan Kelapa sawit. Apakah Bapak memilikinya ? dan dapatkah saya dikirim soft copynya via email ke wahjoejkt@yahoo.com ?

    Terima kasih atas bantuannya.

    Regards,

    Wahjoe

    Komentar oleh Wahjoe | 9 Maret 2010 | Balas

  31. Dear pak Harimawan

    Infonya sangat berguna untuk saya, sebagai pemula. Thank so much pak

    Komentar oleh tami | 15 Maret 2010 | Balas

  32. Tolong informasinya tentang kapan ada dan dimana Kursus/Pelatihan AMDAL.
    Thanks.

    Komentar oleh Amal Arfan | 1 April 2010 | Balas

  33. Dear Pak Harimawan,
    Jika Bpk. punya mohon saya dikirimi satu contoh laporan RPL/RKL dari perkebunan sawit (laporan monitoring 6 bulanan) untuk bahan pembelajaran kami. Thx

    Komentar oleh Astawa | 15 April 2010 | Balas

    • terimakasih sudah mampir ke blog saya,
      mohon maaf saat ini saya belum dapat mengirimkan contoh yang dimaksud
      nanti jika saya mempunyai file yang dimaksud akan segera saya kirimkan
      namun demikian silakan coba lihat file disini atau disini
      mungkin dapat sedikit membantu memberikan gambaran RKL dan RPLnya

      Komentar oleh harimawan | 16 April 2010 | Balas

      • Thx pak, informasi yg ckp bermanfaat utk kami. Tapi kami masih ttp mengharap jika ada contoh laporan spt dimaksud agar dpt kiranya dishare. Salam

        Komentar oleh Astawa | 16 April 2010

  34. pak harimawan, saya ada tugas untuk menganalisis dokumen amdal tentang bendungan. bisa diberitahu link-nya atau dikirim ke email saya? karena saya sudah mencari2 susah sekali. terimakasih sebelumnya

    Komentar oleh anta | 22 April 2010 | Balas

  35. pak hari, salam kenal

    saya mau tanya, apa persyaratan penyusun UKL & UPL atau DPPL sama halnya dengan penyusun AMDAL.
    terima kasih

    Komentar oleh irvan zainuri | 10 Juni 2010 | Balas

    • terimakasih sudah mampir blog saya

      sepemahaman saya tidak ada persyaratan khusus untuk penyusun dokumen UPL-UKL sebagaimana AMDAL.
      namun demikian ada beberapa daerah (bapedalda) yang saya jumpai yang memberikan persyaratan khusus, diantaranya adalah penyusun harus sudah pernah mengikuti kursus AMDAL.
      untuk lebih jelasnya, silakan hubungi kantor bapedalda setempat, dimana akan mengajukan dokumen tersebut.

      maaf jika jawaban kurang memuaskan.
      salam

      Komentar oleh harimawan | 10 Juni 2010 | Balas

  36. Dear Pak Hari,
    Kalau boleh saya minta tolong..
    saya ada tugas evaluasi RKL RPL, apa ada contoh laporan RKL RPL yang sudah jadi untuk pemrakarsa IUPHHK? terima kasih atas perhatiannya…

    Komentar oleh dading | 27 Juni 2010 | Balas

  37. Dear Pak Hari,
    Kalau boleh saya minta tolong..
    saya ada kesulitan dengan format penulisan UKL-UPL sesuai dengan Permen LH nomor 13 tahun 2010 tanggal 7 Mei 2010 (pengganti no 86 tahun 2002). Apa ada contoh Dokumen UKL-UPL format baru tersebut untuk saya jadikan pedoman? Mohon pengarahanya dan terima kasih atas perhatiannya…

    Komentar oleh anwar | 26 Agustus 2010 | Balas

    • Mohon maaf, karena kesibukan, baru dapat membalas sekarang.
      Dalam Permen tersebut sebenarnya sudah dilengkapi dengan panduan, format dokumen, dan juga format surat rekomendasinya yang disajikan dalam lampiran.
      Jika belum mendapatkannya, silakan dapat didownload di link berikut

      http://www.ziddu.com/download/10518153/PermenNo.13thn2010-UKL-UPL.pdf.html

      Demikian, mudah-mudahan informasi ini masih bermanfaat.
      Terimakasih sudah mampir ke blog ini.
      Salam

      Komentar oleh harimawan | 3 Oktober 2010 | Balas

  38. mau tanya pak heri, batas waktu penyampaian dokumen KA-ANDAL ke ANDAL itu berapa lama ?. trima kasih

    Komentar oleh arman | 22 September 2010 | Balas

  39. saya mau tanya nih boleh minta contoh DEPLH ama format contoh izin penyimpanan limbah B3 plus berapa biaya pembuatan dokumen UKL UPL mas hari alumni Teknik LIngkungan ya

    Komentar oleh yukuli | 29 September 2010 | Balas

  40. saya mau tanya kalau format laporan tambahan RKL_RPL itu mengacu kemana?

    Komentar oleh endang | 8 Oktober 2010 | Balas

  41. maaf pak,, mo nanya..
    Apa ada contoh Dokumen AMDAL perusahaan atau pembangunan apapun..???
    karna ada tugas kampus,, sudah nyari2 tapi blum dapat..

    Komentar oleh Mayang | 5 November 2010 | Balas

  42. pak saya boleh di kirimi contoh dok AMDAL hotel..dikirim lewat email saya…

    trimaksh sebelumnya…

    Komentar oleh dwi n | 8 November 2010 | Balas

  43. Mas minta tolong,ada contoh KA Andal Kawasan Industri?dah cari di berbagai link.,,sampai sekarng belum ktemu..

    Komentar oleh Koko | 15 November 2010 | Balas

  44. Mas Hari, saya mau bertanya:
    1. Apakah boleh sekali mengikuti kursus langsung Amdal B ?
    2. Bila seseorang memiliki ijazah resmi S2 atau S3 Lingkungan,
    apakah dia bisa dianggap setara Amdal A, Amdal B atau Amdal C ?
    3. Kalau jawaban nomor 2 tidak, maka dimana dong peran pendidikan
    formal di Amdal ?
    Terima kasih for comments.

    Komentar oleh darmawi | 17 November 2010 | Balas

    • maaf baru bisa balas, saya coba jawab, meski terlambat mudah2an masih bermanfaat

      nomor 1.
      sekarang mungkin lebih banyak yg menyebut kursus amdal penyusun (dulu amdal B) dan penilai (dulu amdal C). dan sekarang sudah banyak penyelenggara yang memperbolehkan langsung mengikuti kursus amdal B. menurut saya bukan boleh dan tidaknya, tetapi saya coba bercerita sedikit.
      kursus amdal B adalah melakukan penyusunan dokumen amdal, dengan demikian diharapkan dalam kursus ini peserta sudah mengenal dan mengerti dasar-dasar mengenai amdal (yang didapat dari kursus amdal A) sehingga kursus dapat berjalan lebih efektif. apalagi kursus penyususn amdal jaman sekarang tidak selama jaman dulu yang mencapai satu bulan lebih.
      nah, jika kursus penyusun amdal sudah sedemikian dipadatkan, namun jika ada peserta yang masih “blank” alias belum paham sama sekali mengenai amdal…. wah kasihan semua pesertanya. bagi yang belum paham akan semakin bingung, dan bagi yg sudah paham jadi serasa bertele-tele…
      so, menurut saya boleh aja jika seseorang belum pernah mengikuti kursus amdal A tapi langsung mengikuti kursus amdal B, namun jg diiringi belajar mandiri untuk materi dasar amdal supaya semua dapat berjalan lancar.
      btw, saya sendiri belum pernah mengikuti kursus amdal A dan langsung ikut kursus amdal B, namun karena saya sudah beberapakali menjadi anggota tim penyusun, ya tidak masalah, yang penting tidak menghambat peserta yg lain….eh malah jadi peserta terbaik…..

      nomor 2
      menurut saya, seseorang yang mengikuti kuliah S2 dan S3 lingkungan sudah sangat mengenal baik materi tentang amdal, namun demikian tidak semua materi yang diberikan dalam kursus amdal ada pada kurikulum kuliah lingkungan. dan saya kira materi pada kuliah S2 dan S3 lingkungan malah lebih luas cakupannya daripada sekedar materi amdal, sehingga masih perlu pendalaman jika harus menyusun atau menilai dokumen amdal.

      nomor 3
      di dalam menyusun dokumen amdal sangat diperlukan peran berbagai ilmu, karena dalam amdal biasanya kita melakukan analisa dan penyelesaian masalah dari berbagai bidang ilmu, misalnya fisik-kimia, biologi, kesehatan, sosial ekonomi, budaya, pertanian, dan lainnya.
      untuk itu diperlukan tenaga ahli yang menguasai bidangnya. nah disinilah (menurut saya lho) ilmu itu diperlukan baik oleh penyusun maupun penilai.

      demikian menurut saya, mudah-mudahan dapat menjadi satu wacana
      trims.

      Komentar oleh harimawan | 16 Februari 2011 | Balas

  45. mas.. tolong kirimkan ke saya contoh dokumen upl – ukl salah satu pembangunan bendung….. trima kasih sebelumnya…………….

    Komentar oleh mauluddin | 3 Januari 2011 | Balas

  46. salam kenal…
    maaf apkah anda mmpunyai dokumen amdal hotel dan rumah sakit? saya mohon dkirimkan k email saya. trimakasih byk..

    Komentar oleh Novi | 11 Januari 2011 | Balas

  47. salam kenal ….terima kasih atas tambahan pengetahuannya,
    oh ya kalo mas hari berkenan saya minta contoh dokumen amdal (ka-andal, andal, rkl, dan rpl)…terima kasih

    Komentar oleh Nandang | 17 Februari 2011 | Balas

  48. wah,,,makasih ya tas infoX
    tugas kuliah jd beres

    Komentar oleh Maipa Dia Pati | 18 Februari 2011 | Balas

  49. Mw nanyak pak Hari…
    Persyaratan bagi penyusun Dokumen AMDAL harus memiliki sertifikat penysun Amdal,,!! sy rencananya mw mengikuti pelatihan (kursus) penyusunan amdal di *UGM*. apakah setelah selesai kita akan diberikan sertifikat tersebut???
    Mohon juga dokumen kurikulum terbarunya ttg penyusunan amdal..
    terima kasih….

    Komentar oleh Hery | 15 Maret 2011 | Balas

    • Terimakasih pak Heryy sudah mampir blog saya.
      Untuk dapat menjadi penyusun dokumen AMDAL memang disyaratkan untuk lulus kursus AMDAL, (terutama kursus penyusun AMDAL/AMDAL B)
      Setelah selesai kursus dan lulus dalam evaluasi (biasanya ada evaluasi di akhir kursus) akan diberikan sertifikat. Namun demikian, sejak diberlakukannya Permen LH no 7 tahun 2010, penyusun dokumen AMDAL harus menempuh uji kompetensi penyusun dokumen AMDAL, baik untuk ketua tim, maupun anggota tim.
      (silakan simak http://pslh.ugm.ac.id/home/data/permen/Permen%20Kompetensi%20Penilai%20Amdal.pdf)

      untuk kurikulum silakan ditanyakan sendiri di lembaga yang bersangkutan (kemungkinan masih mengacu pada Permen LH no 178 tahun 2004)

      Kontak

      Alamat PSLH UGM
      Jl. Lingkungan Budaya, Sekip Utara
      Kampus UGM Yogyakarta 55281
      Telp. 0274 565722, 6492410
      Fax. 0274 517863

      Email PSLH UGM
      pslh@ugm.ac.id
      pplhugm@indosat.net.id

      atau bisa langsung
      Contact Person:
      IB Putu Balik (HP. 081 2271 7016)
      Endang Susmiratri (HP. 081 7941 7286)

      untuk jadwal dapat dilihat di

      http://pslh.ugm.ac.id/home/agenda.php

      Komentar oleh harimawan | 15 Maret 2011 | Balas

      • makasi banyak nich pak Hary….Tas Balasannya,,,
        kalo Boleh, Sy mw minta tips nich pak Hary untuk menjadi penyusun dokumen amdal. Sy musti mulai dari tahap mana nih kira2 dan langkah2 yang musti sy ambil ?????
        Maklum nich pak Hary Sy baru Mulai dari awal (Pemula)…
        Tolong ya pak Hary…..
        terimakasi…

        Komentar oleh Hery | 21 Maret 2011

  50. Pak Hari, mau minta tolong di emailkan contoh dokumen UPL-UKL utk perijinan perumahan. Kalau luas areanya dibawah 5000m2 dan merupakan tahap ke 2 (tahap 1 sdh selesai dibangun), apakah harus membuat UKL-UPL baru? Tks.

    Komentar oleh Meutya S. | 11 April 2011 | Balas

  51. Saya sangat menunggu informasinya

    Komentar oleh Saya akan membangun 2 lapangan Futsal dan fasiitas penunjangnya di Cimahai daerah Citeureup dimana wilayah itu termasuh Kawasan Bandung Utara. Pembangunan di wilayah ini sedang sangat ketat peraturannya. Salah satu persyratan untuk IMB adalah pembuatan UP | 12 April 2011 | Balas

  52. Pagi pak, maaf apakah bapak punya contoh untuk UPL-UKL pembangunan Pembangkit listrik tenaga mini hydro ? saya sedang kesulitan mendapatkan upl ukl tersebut untuk tugas akhir kuliah saya, apakah bisa tolong diberikan link atau diemail ke tempat saya, Tks sebelumnya

    Komentar oleh kanaka | 18 April 2011 | Balas

  53. saya tertarik sekali dengan tulisan anda mengenai amdal.
    apakah bapak punya contoh KA amdal sebuah proyek?
    kalau ada mohon bisa dikirimkan ke email saya tidak?
    terima kasih perhatiannya pak..

    Komentar oleh satt | 1 Mei 2011 | Balas

  54. Mas Harimawan, kalo bangunan apartemen harus bikin laporan Amdal, bentuk laporan seperti apa, saya dikasih tugas sama boss di kantor supaya menyusun Laporan Amdal, padahal saya tidak tahu sama sekali bentuk laporan itu, saya ingin tahu apa saja yang harus ditulis dari lembar awal sampai lembar akhir, supaya jadi buku laporan, atau apa nasehet anda supaya tercapai laporan amdal kantor saya ? terima kasih. klo balas ke email saya…….

    Komentar oleh puja rama semi | 30 Juni 2011 | Balas

  55. Mas
    Harimawan, kalo bangunan apartemen harus bikin laporan Amdal, bentuk
    laporan seperti apa, saya dikasih tugas sama boss di kantor supaya
    menyusun Laporan Amdal, padahal saya tidak tahu sama sekali bentuk
    laporan itu, saya ingin tahu apa saja yang harus ditulis dari lembar
    awal sampai lembar akhir, supaya jadi buku laporan, atau apa nasehet
    anda supaya tercapai laporan amdal kantor saya ? terima kasih. klo balas
    ke email saya…….

    Komentar oleh puja rama semi | 30 Juni 2011 | Balas

  56. Pak Hari, mohon informasinya tentang person yang telah lulus uji sertifikasi penyusun amdal dengan kualifikasi ketua yang berdomisili di jakarta. No hp nya pak

    Komentar oleh Herman | 6 Juli 2011 | Balas

  57. Aslmkum Pak Harimawan,

    Saya mau tanya pak, menurut Permen LH No. 13 Tahun 2011 dalam dokumen UKL dan UKL apakah perlu menjelaskan rona awal lingkungan pak. Tks…

    Komentar oleh ibank | 11 Juli 2011 | Balas

  58. sya orang baru dalam hal AMDAL,,,sya boleh bertany toh?syarat dan tempat kurusu amdal dimn ya?saya kurang akses karena terletak diperbatasan,,,bs minta list nya?trims

    Komentar oleh trys | 11 Agustus 2011 | Balas

  59. Pak Harimawan, saya org yg blm mengenal AMDAL, bs minta tolong kirimkan ato beri link contoh AMDAL utk villa atau hotel.
    apa saja persyaratan sebuah villa / hotel untuk mendapatkan AMDAL?
    terima kasih

    Komentar oleh didik | 7 September 2011 | Balas

  60. Selamat siang, Pak Hariawan

    Nama saya Handi Setiawan dari PT Nissui Indonesia. Kami perusahaan yang bergerak di bidang Budidaya Udang. Kami ingin menanyakan dan meminta quotation untuk pembuatan Biaya Pembuatan AMDAL dan UPL/ UKL.

    Terima kasih atas perhatiannya.

    Handi Setiawan,
    HRD GA Dept.
    handi@nissui.co.id

    Komentar oleh Handi Setiawan | 30 Oktober 2011 | Balas

    • Selamat malam Pak Handi,
      Maaf baru membalas sekarang.
      Untuk menjawab pertanyaan Bapak, mengenai biaya pembuatan dokumen Amdal maupun dokumen UPL UKL sangat tergantung dari jenis kegiatan yang dilakukan oleh perusahaan Bapak. Selain itu, lokasi dimana tempat melakukan kegiatan juga cukup berpengaruh. Biasanya biaya yang cukup signifikan diantaranya adalah kompleksitas kegiatan yang dilakukan (terkait dengan dampak apa saja yang muncul), berapa jumlah sampel yang harus diambil, biaya konsultasi di instansi setempat, dan juga kemudahan akses bagi tim untuk melakukan survey lapangan.
      Dan untuk hal tersebut persisnya saya kurang begitu hapal. Saya persilakan Bapak untuk berkonsultasi dengan konsultan setempat. Atau jika kesulitan silakan menghubungi rekan kami Bapak Ir. Wahyu Widodo, MT (alamat email : wahyuft@yahoo.co.id) atau dapat juga Bapak Hendi Hidayat (alamat email henhid2003@yahoo.com) untuk mendapatkan gambaran biayanya.
      Jika menginginkan nomer kontak beliau berdua silakan sms ke nomer saya 0811254141).

      Terimakasih sudah mampir ke blog ini, dan mudah-mudahan bermanfaat untuk Bapak Handi.

      Salam hangat,
      Ananto Harimawan.

      Komentar oleh harimawan | 31 Oktober 2011 | Balas

  61. Mohon maaf, banyak pertanyaan yang tidak terjawab. Mengingat perlu waktu cukup lama bagi saya untuk melakukan migrasi (hmmmm kayak kupu-kupu aja). Bagi yang masih perlu jawaban, silakan kirim email ke ananto@harimawan.com.

    Trims sudah mampir kesini dan saya tunggu partisipasinya untuk meningkatkan kualitas lingkungan hidup di sekitar kita…….

    Komentar oleh harimawan | 31 Oktober 2011 | Balas

  62. pak mohon informasinya tenaga ahli lingkungan untuk pembuatan dokumen lingkungan

    Komentar oleh habafak | 5 Desember 2011 | Balas

    • Terimakasih sudah mampir ke blog ini. Untuk tenaga ahli lingkungan yang dicari, mungkin bisa lebih spesifik lagi, bidang apa yang diperlukan, misal tambang, transport, atau apa. Namun demikian dapat saya rekomendasikan salah satu tenaga ahli yang saya kenal betul adalah Bapak Wahyu Widodo, alamat email : wahyuft@yahoo.co.id.
      Jika diperlukan perusahaan yang dapat mengerjakan studi lingkungan silakan hubungi Bapak Hendi Hidayat alamat email henhid2003@yahoo.com.
      Jika menginginkan nomer kontak beliau berdua silakan sms ke nomor saya di 0811254141.
      Mudah-mudahan bermanfaat.

      Komentar oleh harimawan | 6 Desember 2011 | Balas

  63. Saya menerima surat dari pemerintahan setempat minta buat laporan amdal perusahaan saya bergerak dibidang perkebunan kelapa sawit yang sekarang ini masih dalam tahap transplanting bibit dari Main Nurdery ke LC. Bagaimana cara buatnya ?

    Komentar oleh roy mananz | 4 Januari 2012 | Balas

    • dear roy mananz,
      untuk kegiatan yang sudah berjalan, biasanya bukan dokumen amdal yang diminta, tetapi dokumen DELH
      namun secara prinsip isinya hampir sama, yaitu menyajikan kegiatan yang dilakukan, dampak yang ditimbulkan, dan cara-cara dalam mengelola dan mamantau dampak yang terjadi akibat kegiatan yang dilakukan
      jika kesulitan dalam menyusun dokumen ini, silakan menghubungi konsultan amdal/ konsultan lingkungan setempat, mengingat ada peraturan-peraturan yang harus dipenuhi dalam menyusun dokumen ini

      adapun tahapan yang sedang dilakukan sekarang mungkin merupakan salah satu tahapan yang akan dilakukan perusahaan, hal ini nanti akan dapat diuraikan dalam dokumen tersebut, apa dampak dari kegiatan secara keseluruhan, dan bagaimana cara mengelola dan memantau dampak yang timbul

      demikian, mudah-mudahan dapat dipahami
      salam
      harimawan

      Komentar oleh harimawan | 24 Januari 2012 | Balas

  64. saya ,mau jdi konsultan amdal, apa syaratnya..
    terima kasih

    Komentar oleh ramlan | 17 Januari 2012 | Balas

    • yth sdr ramlan,
      untuk menjadi konsultan amdal secara pokok adalah memahami cara membuat dokumen amdal, hal ini dapat ditempuh dengan mengikuti kursus/pelatihan penyusunan dokumen amdal
      setelah itu, perlu memiliki sertifikasi atau mengikuti uji kompetensi, baik menjadi anggota penyusun ataupun ketua tim penyusun yang diselenggarakan oleh instansi yang telah ditentukan

      itu tadi saya kira merupakan syarat pokok secara formal administrasi
      kalau secara non formal mungkin ada beberapa hal, misalnya harus dapat bersifat netral, tanpa kepentingan pada pihak manapun, menguasai secara mendalam ilmu yang bersangkutan, dan menurut saya pribadi ditambah dengan syarat ‘mencintai lingkungan’…….

      demikian, jika masih belum jelas silakan kontak kami
      terimakasih sudah mampir blog ini

      salam
      harimawan

      Komentar oleh harimawan | 24 Januari 2012 | Balas

  65. Pak Hari saya mau tanya… Apa perbedaan amdal dan DELH saya bingung soalnya bapak saya ngurus amdal kok jadinya DELH. Trimaksih…

    Komentar oleh irwan saudi | 24 Januari 2012 | Balas

    • yth pak irwan saudi,
      pembuatan dokumen amdal diperuntukan pada rencana kegiatan yang belum berjalan, sedangkan DELH diperuntukan pada kegiatan yang sudah berjalan tapi belum pernah membuat dokumen amdal.
      demikian mudah-mudahan dapat menjawab kebingungan bapak

      terimakasih sudah mampir ke blog ini
      salam
      harimawan

      Komentar oleh harimawan | 24 Januari 2012 | Balas

      • Terimakasih mas Hari infonya sangat membantu..

        Komentar oleh irwan saudi | 7 Februari 2012

  66. Yth: Pak Hariman
    Salam Kenal

    pertama : trimakasih tuk artikelnya
    kedua : mohon pencerahannya terkait dg kegiatan lingkungan
    kebetulan saya staf bagian lingkungan di perusahaan tempat kerja saya, yg tentunya dokumen amdal sudah dimiliki selain itu kami juga telah memiliki manajemen pengelolaan HCV (F) dan juga sudah mendapat pengakuan dari berbagai pihak, memang secara regulasi, instansi dan arah tujuan perusahaan hal ini berbeda tetapi dengan tujuan yang sama apa mungkin unit manajemen dapat mengembangkan salah satu dari dukumen tersebut dan mendapat pengakuan baik dari pemerintah maupun NGO yang mengembangkan persyaratan HCF bagi unit manajemen
    Ketiga : apa bisa saya dapatkan softcopy dokumen amdal (lengkap) tentang rumah sakit dan kirim ke email saya:

    demikian trimaksih

    Komentar oleh edid | 27 Januari 2012 | Balas

  67. Yth: Pak Hariman

    Pak, saya ingin bertanya. Sejauh mana tanggung jawab konsultan dalam penyusunan AMDAL dan kewajiban kewajiban apa saja yang harus dipenuhi konsultan dalam menyusun amdal?

    Komentar oleh wahidah | 29 Februari 2012 | Balas

  68. yth. Pak Hariman
    salam kenal..

    saya ingin mendapatkan info mengenai Ijin usaha ketenagalistrikan (iuptl) khususnya untuk ijin PLTA, dalam proses perizinannya ada istilahnya IUPTL sementara dan IUPTL. pertanyaannya apakah untuk IUPTL sementara perlu AMDAL ataukah nanti pada saat pengurusan IUPTLnya atau dengan kata lain AMDALnya setelah seslesai PPA dengan PLN demikian terimakasih.

    Komentar oleh safwan | 29 Februari 2012 | Balas

  69. pak hari minta contoh dokumen amdal hotel. karna di dekat rumah kami dibangun hotel besar tanpa melibatkan warga. apa boleh keluar amdalnya tanpa melibatkan warga. trims

    Komentar oleh andi arif swastiana sh. mkn | 11 Maret 2012 | Balas

  70. Pak gimana bisa ketemu bapak ?
    saya mau nyusun ukl-upl pak ?

    Komentar oleh Saiful | 13 Maret 2012 | Balas

    • Kebetulan saya kerja di jakarta, kalau mau ketemu ya di jakarta, atau kalau sy pas pulang kampung bisa ketemu di jogja. Kalau menyusun UKL UPL tidak harus ketemu dg saya, silakan konsultasi dg konsultan terdekat, atau dinas lingkungan hidup setempat.

      Komentar oleh harimawan | 10 April 2012 | Balas

  71. Pak,liat jadwal diklat AMDAL A dan AMdal B sudah bisa?

    Komentar oleh yeni | 20 Maret 2012 | Balas

  72. mau tanya pak………biaya untuk penyusunan ukl upl ke konsulatan biasanya brp ya pak……..trimakasih

    Komentar oleh andi | 25 Maret 2012 | Balas

    • biaya penyusunan dokumen ukl upl tergantung dari besar kecilnya lingkup pekerjaan, kalau sangat kompleks tentu menjadi lebih mahal. Demikian juga banyaknya titik uji yang disyaratkan oleh dinas lingkungan hidup setempat (mis. titik uji kualitas udara, air, kebisingan, dll) akan berpengaruh juga pada biaya yg harus dikeluarkan.
      mohon maaf jika belum dapat menjawab secara tepat.

      Komentar oleh harimawan | 10 April 2012 | Balas

  73. salam kenal Pak Harimawan,

    Saya diminta oleh manager saya untuk menyampaikan laporan monitoring ukl upl ke dinas lingkungan hidup.

    Pertanyaan adalah :

    1. Apakah laporan monitoring ukl upl boleh dibuat sendiri oleh perusahaan atau mesti memakai jasa konsultan AMDAL?
    2. Apakah ketika mengisi form laporan monitoring ukl upl mesti mencantumkan parameter yang pernah dibuat oleh konsultan AMDAL ataukah mesti melakukan uji laboratorium KLH lagi tiap semester?

    Terimakasih,

    Slamet

    Note : Saya menunggu (bantuan) jawaban dari Pak Harimawan

    Komentar oleh mas slamet | 10 April 2012 | Balas

    • Salam kenal juga mas Slamet,
      Terimakasih sudah mampir kesini.
      Menjawab pertanyaan Bapak,
      1. Terus terang saya tidak paham mengenai hal ini. Karena pernah saya jumpai di suatu daerah mereka mangharuskan menggunakan jasa konsultan, tapi banyak juga yang tidak mensyaratkan demikian.
      Tetapi pendapat saya, kalau parameter yang diambil cukup kompleks dan memerlukan analisa konsultan, akan lebih baik menggunakan jasa konsultan. Tapi kalau cukup diambil sendiri atau dianalisa di lab terkait (misalnya sampel kualitas air sumur) maka saya kira tidak perlu konsultan.
      2. Untuk mengisi form, khususnya parameter yang berubah dalam fungsi waktu atau berubah karena kegiatan, tentu saja harus dilakukan pengujian lagi sesuai yang disyaratkan dalam dokumen UKP UPL, karena memang itulah fungsi monitoring. Parameter yang pernah dibuat sebelumnya dapat dijadikan informasi tambahan sebagai pembanding dengan kondisi saat ini.

      Mohon maaf jika jawaban kurang memuaskan.
      Salam

      Komentar oleh harimawan | 13 April 2012 | Balas

  74. maaf sebelumya saya menganggu pak.
    saya mau bertanya apakah ada contoh lengkap penyusunan dokumen amdal mengenai tempat wisata ?
    trimakasih sebelumnya.

    Komentar oleh Rido Eka Putra | 2 Juni 2012 | Balas

  75. penyusunan dokumen AMDAL/DELH apakah harus dilakukan oleh rekanan? atau bila perush/institusi belum memiliki tim yang memenuhi kualifikasi? terutama jika merujuk syarat “harus netral” sedangkan bila dari perush/institusi tersebut tentunya akan memberi penilaian berbeda….

    Komentar oleh widi | 13 Juni 2012 | Balas

    • penyusunan AMDAL tidak harus dilakukan oleh rekanan, namun yg sering menjadi persyaratan adalah tenaga ahlinya, biasanya diyaratkan harus sudah memenuhi sertifikasi, baik untuk ketua maupun anggotanya. Kadang ada juga yang mensyaratkan harus dilakukan oleh lembaga/rekanan yang sudah terpenuhi persyaratannya. Mengenai syarat “harus netral” menurut pemahaman saya hal itu akan terlihat dari hasil analisa dan rekomendasi yang diberikan. Belum tentu juga dikerjakan oleh rekanan dari luar perusahaan akan memberikan penilaian yg netral.
      So, tugas penilai Amdal lah yg nanti bisa ‘merasakan’ apakah dokumen yang disusun cukup netral atau tidak.

      Komentar oleh harimawan | 18 Juni 2012 | Balas

  76. assalamu’alaikum bpak, saya mw minta tlg kirimkan contoh dokumen KA-ANDAL hotel bintang 5, buat refrensi tugas mata kuliah AMDAL,
    mksh pak :)

    Komentar oleh zakiyyah wina hayati | 27 Juni 2012 | Balas

  77. Ass.wr.wb
    Saya mau tanya,apakah ada masa berlaku untuk dokumen upl/ukl ??? karena setiap perpanjangan dokument upl/ukl biaya yang sangat tinggi 25 s/d 50 jt, padahal sdh jelas gedung /bangunan tdk ada pengembangan alias tetap ,….

    Komentar oleh casriko | 31 Juli 2012 | Balas

    • setahu saya, dokumen ukl upl berlaku selama tidak ada perubahan atas kegiatan tersebut.
      berikut saya cuplik dari Permen LH no 13 tahun 2010 pada lampiran I halaman 3

      ” UKL-UPL merupakan salah satu persyaratan yang wajib dipenuhi
      dalam pelaksanaan penerbitan izin lingkungan, sehingga bagi usaha
      dan/atau kegiatan yang UKL-UPLnya ditolak maka pejabat pemberi
      izin wajib menolak penerbitan izin bagi usaha dan/atau kegiatan
      bersangkutan. UKL-UPL dinyatakan berlaku sepanjang usaha
      dan/atau kegiatan tidak melakukan perubahan lokasi, desain,
      proses, bahan baku dan/atau bahan penolong
      . Bagi UKL-UPL yang
      telah dinyatakan sesuai dengan isian formulir atau layak, maka UKLUPL
      tersebut dinyatakan kadaluarsa apabila usaha dan/atau
      kegiatan tidak dilaksanakan dalam jangka waktu 3 (tiga) tahun sejak
      rekomendasi atas UKL-UPL diterbitkan.”

      untuk Permen secara komplit dapat di download di link berikut
      http://www.ziddu.com/download/10518153/PermenNo.13thn2010-UKL-UPL.pdf.html

      Komentar oleh harimawan | 30 Agustus 2012 | Balas

  78. Pak,..mau tanya…kalo lembaga jasa penyusunan UKL-UPL apakah perlu seritifikasi juga?

    Komentar oleh endah puji lestari | 29 Agustus 2012 | Balas

    • jika mengacu pada Permen LH no 13 tahun 2010, tidak ada persyaratan mengenai sertifikasi tersebut
      namun, saya menjumpai beberapa pemerintah daerah yang menerbitkan kebijakan/peraturan daerah yang mewajibkan hal tersebut, minimal tim/personil penyusun dokumen ukl/upl sudah mengikuti kursus amdal dan mengikuti uji kompetansi (jadinya seperti persyaratan penyusunan dokumen amdal)

      Komentar oleh harimawan | 30 Agustus 2012 | Balas

  79. salam kenal pak harimawan,
    maaf saya mau tanya apakah ada batasan atau syarat tertentu untuk ijin pembangunan proyek PLTMH yang harus melampirkan / membuat dokumen amdal atau yang hanya cukup melampirkan dokumen UKL / UPL saja.. terima kasih atas bantuannya..

    Komentar oleh Ricky Junarsah | 30 Agustus 2012 | Balas

    • Jika kita mengacu pada Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Republik Indonesia Nomor 05 tahun 2012 Tentang Jenis Rencana Usaha dan/atau Kegiatan yang Wajib Memiliki Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup pada bagian lampiran dapat kita jumpai bahwa untuk proyek PLTMH (atau PLTA dalam skala kecil) perlu dilakukan AMDAL jika
      1. Tinggi bendung ≥ 15 m, atau
      2. Luas genangan ≥ 200 ha, atau
      3. Kapasitas daya (aliran langsung) ≥ 50 MW
      Dari ketentuan tersebut, untuk proyek PLTMH biasanya tidak akan melampaui dari batas-batas tersebut, sehingga biasanya hanya dilakukan kajian UKL-UPL saja

      Komentar oleh harimawan | 30 Agustus 2012 | Balas

  80. salam kenal pak harimawan.
    saya kurniawan di cikampek dan saya usaha di bidang perijinan,.. kebetulan saya ada order untuk pembuatan amdal di cikampek dan saya belum pernah proses amdal,.. tolong dong kalau ada teman yang bisa untuk pengurusan amdal wilayah karawang – cikampek,. aku minta no hp nya,.. terima kasih

    Komentar oleh fitriadi | 11 September 2012 | Balas

  81. Pak maaf bleh saya tau berap biaya penyusunan AMDAL krn ad yg bilang sngat mahal!!!mkanya bnyak investor pd takut buat ngrus AMDAL,bsa smpe ratusan juta!mhon pencerahannya,terima kasih

    Komentar oleh brico | 10 Oktober 2012 | Balas

    • Maaf saya menjawab secara global saja. Bahwasanya studi AMDAL memang diperuntukkan bagi usaha yang kegiatannya menimbulkan dampak pada lingkungan. Jika kegiatannya besar (dibaca: usahanya besar dan tentu saja investasinya juga besar) tentu dampaknya juga besar, sedang jika kegiatannya menimbulkan dampak kecil tentu cukup UKL UPL saja dan tidak perlu AMDAL.
      Penyusunan studi AMDAL biasanya menjadi sangat mahal karena untuk mendapatkan hasil kajian yang benar diperlukan data yang baik juga (misal uji lab kualitas air, kualitas udara, daya dukung tanah, debit aliran air, survey sosial, biologi, dan sebagainya). Selain itu, untuk melakukan analisa juga diperlukan seseorang yang ahli di bidangnya. Dua komponen ini yang biasanya menjadikan biaya studi secara keseluruhan menjadi mahal.
      Di samping hal yang berkaitan secara teknis, kadang biaya non teknis juga cukup besar. Misalnya untuk biaya FGD dengan masyarakat, diskusi dengan tim teknis, dll.
      Itu baru untuk studi AMDALnya, belom nanti kalau harus mengikuti dokumen RKL dan RPLnya, wah bisa lebih besar lagi. Secara sudut pandang memang bagi investor biaya ini akan sangat mahal, tapi bagi pecinta lingkungan cukup sepadan dengan dampak yang ditimbulkan.
      Saran saya, jika ada yang menawarkan biaya (baik sangat murah ataupun sangat mahal) silakan perhatikan rincian dari biaya tersebut, apakah masuk akal atau tidak. Karena dengan kondisi seperti di atas, mungkin juga ada konsultan yang ‘nakal’ dan memanfaatkan situasi dengan menaikkan tarif setinggi tingginya.

      Komentar oleh harimawan | 10 Oktober 2012 | Balas

  82. pak_ maau minta dokumen amdal mengenai pembangunan bndara internasional lombok aatau pembaangunan MALL yang diaatas tahun 2011 ? tugass nii_

    Komentar oleh siti nur rahayu | 2 Desember 2012 | Balas

    • Wah, kebetulan dokumen yang Anda cari saya tidak punya.

      Komentar oleh harimawan | 4 Desember 2012 | Balas

  83. pak tolong bantu saya untuk pengurusan amdal di daerah pulogadung jakarta
    berapa biaya untuk amdal tersebut, thx
    rezamhd@yahoo.com

    Komentar oleh reza | 6 Desember 2012 | Balas

  84. PP 27 tahun 2012 mengenai:
    1. Permohonan dan penerbitan Izin Lingkungan
    2. Menyusun UKL-UPL berdasar:
    a) dokumen RKL-RPL kawasan
    b) rencana detil Tata Ruang Kabupaten Pasuruan
    tx

    Bagaimana caranya?
    (dwi_endhi_kristianto@gmx.yamaha.com)

    Komentar oleh jesussaveme | 14 Januari 2013 | Balas

    • Mohon maaf, saya tidak begitu paham dengan pertanyaannya.
      Namun demikian saya mencoba berpendapat terhadap hal tersebut
      Terkait dengan semua kegiatan/pembangunan yang dilakukan di Kabupaten Pasuruan, khususnya yang menimbulkan dampak pada lingkungan, tentu harus mengacu kepada PP 27 tahun 2012 tersebut. Apakah memang perlu dilakukan UKL-UPL atau bahkan diperlukan studi AMDAL.
      Pada setiap studi, baik UKL-UPL maupun Amdal, salah satunya akan mengacu pada peraturan daerah setempat. Apakah ada yang menyimpang, melanggar, atau sebaliknya akan memberikan dampak positif/mendukung peraturan yang sudah ada.
      Salah satu peraturan yg diacu adalah Tata Ruang setempat, dalam hal di Kabupaten Pasuruan diantaranya harus mengacu pada Peraturan Daerah Kabupaten Pasuruan no 12 tahun 2010, tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Pasuruan tahun 2009-2029.
      Selain itu tentu saja harus mengacu juga pada peraturan yg lainnya.
      Dengan demikian, nantinya hasil studi lingkungan yang dilakukan akan lebih lengkap dan tidak bertentangan dengan peraturan-peraturan lainnya yang berlaku.

      Demikian sedikit pendapat saya, jika ternyata masih belum ‘pas’, mohn maaf.
      Trims sudah mampir blog ini.

      Komentar oleh harimawan | 16 Januari 2013 | Balas

  85. Seems like you truly fully understand a great deal regarding this
    subject and this shows with this particular article, termed
    “AMDAL blognya harimawan”. Thx -Micah

    Komentar oleh http://bing.com | 16 Februari 2013 | Balas

  86. SAYA mencari tentang keberadaan AMDAL bagi Perusahaan Bidang Tenaga Nuklir

    Komentar oleh elisabet | 28 April 2013 | Balas

    • Mohon maaf, saya kurang begitu jelas dengan maksud pertanyaannya.
      Saya coba sampaikan pendapat saya.
      Sesuai dengan Lampiran Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Republik Indonesia Nomor 05 tahun 2012 Tentang Jenis Rencana Usaha dan/atau Kegiatan yang Wajib Memiliki Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup, maka kegiatan yang berkaitan dengan Bidang Ketenaganukliran termasuk salah satu kegiatan yang wajib AMDAL.
      Saya cuplik sedikit :
      “Secara umum, kegiatan-kegiatan yang berkaitan dengan pengembangan dan penggunaan teknologi nuklir selalu memiliki potensi dampak dan risiko radiasi. Persoalan kekhawatiran masyarakat yang selalu muncul terhadap kegiatan-kegiatan ini juga menyebabkan kecenderungan terjadinya dampak sosial.”
      Adapun jenis kegiatan yang termasuk di dalamnya diantaranya adalah :
      1. Pembangunan dan pengoperasian reaktor nuklir
      2. Pembangunan dan pengoperasian instalasi nuklir non reaktor (pengayaan bahan nuklir, konversi bahan nuklir, dan/atau permurnian bahan nuklir, pengolahan ulang bahan bakar nuklir bekas, penyimpanan sementara bahan bakar nuklir bekas, penyimpanan lestari)
      3. Pembangunan dan Pengoperasian Instalasi Pengelolaan Limbah Radioaktif, yang meliputi kegiatan konstruksi dan
      operasi tahap: pengolahan limbah radioaktif tingkat rendah dan sedang dan penyimpanan (disposal) limbah radioaktif tingkat rendah dan sedang
      4. Produksi Radioisotop

      Demikian pendapat saya, sehingga menurut saya semua kegiatan yang termasuk dalam jenis kegiatan tersebut diatas harus dilakukan studi AMDAL.

      Komentar oleh harimawan | 2 Mei 2013 | Balas

  87. maaf pak mauk tanya apa syarat menjadi anggota amdal.trims

    Komentar oleh patrick bastian | 3 Mei 2013 | Balas

    • Maaf, apa yang Anda maksud dengan anggota AMDAL? Karena AMDAL itu adalah kegiatan, bukan organisasi atau instansi.
      Kalau yang Anda maksud dengan anggota penyusun AMDAL, maka Anda harus mempunyai kompetensi untuk menyusun, yang dalam hal ini dibuktikan dengan sertifikasi penyusun AMDAL (silakan lihat di http://www.amdal.intakindo.org )
      Kalau yang Anda maksud adalah anggota komisi penilai AMDAL, syaratnya adalah memenuhi salah satu ketentuan berikut:

      UU NOMOR 32 TAHUN 2009 Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup
      Pasal 29.
      (1) Dokumen amdal dinilai oleh Komisi Penilai Amdal yang dibentuk oleh Menteri, gubernur, atau bupati/walikota sesuai dengan kewenangannya.
      (2) Komisi Penilai Amdal wajib memiliki lisensi dari Menteri, gubernur, atau bupati/walikota sesuai dengan kewenangannya.
      (3) Persyaratan dan tatacara lisensi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Menteri.

      Pasal 30.
      (1) Keanggotaan Komisi Penilai Amdal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 terdiri atas wakil dari unsur:
      a) instansi lingkungan hidup;
      b) instansi teknis terkait;
      c) pakar di bidang pengetahuan yang terkait dengan jenis usaha dan/atau kegiatan yang sedang dikaji;
      d) pakar di bidang pengetahuan yang terkait dengan dampak yang timbul dari suatu usaha dan/atau kegiatan
      yang sedang dikaji;
      e) wakil dari masyarakat yang berpotensi terkena dampak; dan
      f) organisasi lingkungan hidup.

      (2) Dalam melaksanakan tugasnya, Komisi Penilai Amdal dibantu oleh tim teknis yang terdiri atas pakar independen yang melakukan kajian teknis dan sekretariat yang dibentuk untuk itu.

      (3) Pakar independen dan sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan oleh Menteri, gubernur, atau bupati/walikota sesuai dengan kewenangannya.

      Hmmm…mudah-mudahan ada salah satu penjelesan di atas yang dapat menjawab pertanyaan Anda.
      Jika ada pembaca lain yang bisa melengkapi atau mengkoreksi jawaban ini kami persilakan.
      Trims sudah mampir ke sini.

      Komentar oleh harimawan | 7 Mei 2013 | Balas

  88. Right on. Anytime I go on %source_url&%, I find a website that is useful and thought-provoking.
    . It’s never a bad idea to connect with the ideas and material of other writers and link to other sites.

    Komentar oleh 29927 | 17 Mei 2013 | Balas

  89. Dear Pak Harimawan,

    Saya hanya ingin bertanya apakah bapak memiliki contact person tenaga ahli yang sudah memiliki sertifikat penyusun tim AMDAL yang tidak terikat kerja dengan perusahaan tertentu?

    Kalau ada tolong info saya ke email saya pak.

    Terimakasih atas bantuan dan kerjasamanya.

    Regards,
    Fitri

    Komentar oleh Fitri | 20 Mei 2013 | Balas

    • Sampai dengan saat ini belum ada infonya. Biasanya penyusun AMDAL sudah terikat dengan perusahaan atau instansi tertentu. Mungkin kalau pembaca lain ada yang tahu, silakan diinfokan ke kami.
      Trims sudah mampir ke blog ini.

      Komentar oleh harimawan | 20 Mei 2013 | Balas

  90. Pak bisa kirimkan contoh KA Andal ke rpristir@yahoo.com saya butuh untuk tugas saya

    Komentar oleh pristi | 30 Mei 2013 | Balas

    • Sudah saya kirimkan via email. Trims sudah mampir ke blog ini.

      Komentar oleh harimawan | 30 Mei 2013 | Balas

  91. pak boleh kirimin contoh dokumen amdal ttg sipil atau arsitektur ke email mmnabeell@gmail.com gak pak soalnya butuh bgt buat tugas .. thanks bfre

    Komentar oleh nurul | 10 Juni 2013 | Balas

  92. yang ada contoh dokumen amdal kirimin ke alamat email w mmnabeell@gmail.com yaa :)

    Komentar oleh nurul | 10 Juni 2013 | Balas

  93. Mas Hari,saya perlu konsultan amdal lulusan ITB bisa bantu ga ya mas,mohon di fasilitasi saran dan kebutuhannya..Terimakasih ya mas. ( tiaraalam64@yahoo.com )

    Komentar oleh Ayi | 18 Juni 2013 | Balas

  94. Pak Hari tolong diemailkan contoh KA Andal rumah sakit kalau ada boleh juga UKL-UPL ke tiknosunni71@gmail.com. Terima kasih .

    Komentar oleh Sutikno | 19 Agustus 2013 | Balas

  95. Does your website have a contact page? I’m having trouble locating
    it but, I’d like to send you an email. I’ve got some creative
    ideas for your blog you might be interested in hearing.
    Either way, great site and I look forward to seeing it grow over time.

    Komentar oleh toko buku online murah | 5 Februari 2014 | Balas

  96. apakah semua rencana kegiatan dan/atau usaha memerlukan amdal.?

    Komentar oleh Ayu | 27 Februari 2014 | Balas

    • Tidak semua kegiatan memerlukan amdal. Tetapi kegiatan yang diperkirakan akan menimbulkan dampak. Silakan simak Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Republik Indonesia Nomor 05 tahun 2012 Tentang Jenis Rencana Usaha dan/atau Kegiatan yang Wajib Memiliki Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup, disana akan dapat dilihat kegiatan apa saja yg memerlukan amdal. Terimakasih sudah mampir blog ini.

      Komentar oleh harimawan | 6 Maret 2014 | Balas

  97. Mas, saya dapat info dari teman, apakah ada peraturan dari INKINDO yang menerangkan kalau untuk lelang pekerjaan Amdal, bukan perusahaannya yang harus memiliki sertifikat Amdal, tetapi cukup tenaga ahlinya saja nantinya yang akan mengerjakan pekerjaan tersebut. Mohon pencerahannya, tks.

    Komentar oleh widodo budi santoso | 10 Maret 2014 | Balas

  98. salam kenal pak, apakah seseorang lulusan sarjana sosial politik (S.Sos) bisa mengikuti kursus dan ujian penyusun amdal? mohon pencerahannya pak terima kasih

    Komentar oleh Rey | 22 Maret 2014 | Balas

    • Salam kenal juga. Studi Amdal membutuhkan hampir semua bidang ilmu, termasuk dari sospol. Karena suatu kegiatan dapat saja menimbulkan dampak di bidang sosial politik di masyarakat. Dengan demikian menurut saya tidak ada masalah untuk mengikuti kursus dan ujian sebagai penyusun dokumen amdal. Mudah-mudahan sukses. Terimakasih sudah mampir kesini.

      Komentar oleh harimawan | 30 Maret 2014 | Balas

  99. Pak hari mhn ks contoh dokumen amdal dong buat kerja tugas..,,thankst

    Komentar oleh William Lamawuran | 8 Juni 2014 | Balas


Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

%d bloggers like this: