blognya harimawan

Pengurangan Resiko Bencana Dimulai dari Sekolah

harimawan — Sat, 07 Mar 2009 00:14:14 +0000

Posted by juniawan priyono [dari juniawan.wordpress.com]

Ketika terjadi bencana alam, anak-anaklah yang paling rentan terkena dampaknya. Terutama sekali jika pada saat kejadian, anak-anak sedang belajar di sekolah. Gempabumi di Pakistan pada bulan Oktober 2005 menyebabkan lebih dari 16 ribu anak-anak meninggal akibat runtuhnya gedung sekolah. Longsorlahan di Leyte, Philipina menewaskan lebih dari 200 anak sekolah. Dari dua contoh kejadian tadi, seharusnya kita berupaya melindungi anak-anak kita sebelum bencana terjadi.

Berdasarkan hasil Konferensi Sedunia tentang Pengurangan Resiko Bencana (World Conference on Disaster Reduction) yang diselenggarakan pada tanggal 18-22 Januari 2005 di Kobe, Hyogo, Jepang; dan dalam rangka mengadopsi Kerangka Kerja Aksi 2005-2015 dengan tema ‘Membangun Ketahanan Bangsa dan Komunitas Terhadap Bencana’ memberikan suatu kesempatan untuk menggalakkan suatu pendekatan yang strategis dan sistematis dalam meredam kerentanan dan resiko terhadap bahaya. Konferensi tersebut menekankan perlunya mengidentifikasi cara-cara untuk membangun ketahanan bangsa dan komunitas terhadap bencana.

Bencana dapat diredam secara berarti jika masyarakat mempunyai informasi yang cukup dan didorong pada budaya pencegahan dan ketahanan terhadap bencana, yang pada akhirnya memerlukan pencarian, pengumpulan, dan penyebaran pengetahuan dan informasi yang relevan tentang bahaya, kerentanan, dan kapasitas. Oleh karena itu diperlukan usaha-usaha antara lain: (1) menggalakkan dimasukkannya pengetahuan tentang pengurangan resiko bencana sebagai bagian yang relevan dalam kurikulum pendidikan di semua tingkat dan menggunakan jalur formal dan informal lainnya untuk menjangkau anak-anak muda dan anak-anak dengan informasi; menggalakkan integrasi pengurangan risiko bencana sebagai suatu elemen instrinsik dalam dekade 2005–2015 untuk Pendidikan bagi Pembangunan Berkelanjutan (United Nations Decade of Education for Sustainable Development); (2) menggalakkan pelaksanaan penjajagan resiko tingkat lokal dan program kesiapsiagaan terhadap bencana di sekolah-sekolah dan lembaga-lembaga pendidikan lanjutan; (3) menggalakkan pelaksanaan program dan aktivitas di sekolah-sekolah untuk pembelajaran tentang bagaimana meminimalisir efek bahaya; (4) mengembangkan program pelatihan dan pembelajaran tentang pengurangan resiko bencana dengan sasaran sektor-sektor tertentu, misalnya: para perancang pembangunan, manajer tanggap darurat, pejabat pemerintah tingkat lokal, dan sebagainya; (5) menggalakkan inisiatif pelatihan berbasis masyarakat dengan mempertimbangkan peran tenaga sukarelawan sebagaimana mestinya untuk meningkatkan kapasitas lokal dalam melakukan mitigasi dan menghadapi bencana; (6) memastikan kesetaran akses kesempatan memperoleh pelatihan dan pendidikan bagi perempuan dan konstituen yang rentan; dan (7) menggalakkan pelatihan tentang sensitivitas gender dan budaya sebagai bagian tak terpisahkan dari pendidikan dan pelatihan tentang pengurangan resiko bencana.

Masyarakat di seluruh dunia berpandangan bahwa anak-anak menghadirkan harapan masa depan. Sekolah dipercaya memiliki pengaruh langsung terhadap generasi muda, yaitu dalam menanamkan nilai-nilai budaya dan menyampaikan pengetahuan tradisional dan konvensional kepada generasi muda. Untuk melindungi anak-anak dari ancaman bencana alam diperlukan dua prioritas berbeda namun tidak bisa dipisahkan aksinya yaitu pendidikan tentang resiko bencana dan keselamatan di sekolah.

Untuk alasan itulah dilakukan ‘Kampanye Pendidikan tentang Resiko Bencana dan Keselamatan di Sekolah’ yang dikoordinir oleh UN/ISDR (United Nations/International Strategy for Disaster Reduction) hingga penghujung tahun 2007 dengan didasari berbagai pertimbangan. Anak-anak adalah kelompok yang paling rentan selama kejadian bencana, terutama yang sedang bersekolah pada saat berlangsungnya kejadian. Pada saat bencana, gedung sekolah hancur, mengurangi usia hidup murid sekolah dan guru yang sangat berharga dan macetnya kesempatan memperoleh pendidikan sebagai dampak bencana. Pembangunan kembali sekolah memerlukan waktu yang tidak sebentar dan pastilah sangat mahal.

Pendidikan kebencanaan di sekolah dasar dan menegah membantu anak-anak memainkan peranan penting dalam penyelamatan hidup dan perlindungan anggota masyarakat pada saat kejadian bencana. Menyelenggarakan pendidikan tentang resiko bencana ke dalam kurikulum sekolah sangat membantu dalam membangun kesadaran akan isu tersebut di lingkungan masyarakat. Sebagai tambahan terhadap peran penting mereka di dalam pendidikan formal, sekolah juga harus mampu melindungi anak-anak dari suatu kejadian bencana alam. Investasi dalam memperkuat struktur gedung sekolah sebelum suatu bencana terjadi, akan mengurangi biaya/anggaran jangka panjang, melindungi generasi muda penerus bangsa, dan memastikan kelangsungan kegiatan belajar-mengajar setelah kejadian bencana.

Pendidikan tentang resiko bencana dan keselamatan di sekolah merupakan dua prioritas utama untuk dilakukan, sebagai aksi Kerangka Kerja Aksi Hyogo yang telah diadopsi oleh 168 negara. Pengintegrasian pendidikan tentang resiko bencana ke dalam kurikulum pendidikan secara nasional dan penyediaan fasilitas sekolah yang aman dan menyelamatkan juga merupakan dua prioritas yang memberikan kontribusi terhadap kemajuan suatu negara menuju Tujuan Pembangunan Milenium (Millenium Development Goal).

Sasaran utama kampanye ini adalah mempromosikan integrasi pendidikan tentang resiko bencana dalam kurikulum sekolah di negara-negara yang rawan bencana alam dan mempromosikan konstruksi yang aman dan penyesuaian gedung sekolah yang mampu menahan bahaya. Untuk mencapai sasaran tersebut diperlukan langkah-langkah yang tepat dengan cara mempromosikan praktek terbaik yang menunjukkan bagaimana bermanfaatnya pendidikan tentang resiko bencana dan keselamatan di sekolah bagi masyarakat yang rentan. Berupaya melibatkan para pelaku pada berbagai tingkatan untuk menyampaikan pesan kampanye tersebut. Mendorong kepekaan anak-anak sekolah, orangtua, para guru, para pengambil kebijakan di tingkat lokal hingga internasional, dan organisasi kemasyarakatan untuk mempengaruhi kebijakan tentang pendidikan tentang resiko bencana dan keselamatan di sekolah.

Kampanye ditujukan kepada murid sekolah dasar dan menengah, para guru, pembuat kebijakan pendidikan, orangtua, insinyur dan ahli bangunan. Selain itu juga ditujukan kepada lembaga pemerintah yang bertanggung-jawab atas isu manajemen bencana, mendiknas, para pemimpin politik di tingkat nasional, pembuat keputusan di masyarakat, dan otoritas lokal. Pesan yang bisa disampaikan antara lain: (1) pendidikan tentang resiko bencana menguatkan anak-anak dan membantu membangun kesadaran yang lebih besar isu tersebut di dalam masyarakat; (2) fasilitas bangunan sekolah yang bisa menyelamatkan hidup dan melindungi anak-anak sebagai generasi penerus bangsa dari suatu kejadian bencana alam; dan (3) pendidikan tentang resiko bencana dan fasilitas keselamatan di sekolah akan membantu negara-negara menuju ke arah pencapaian Tujuan Pembangunan Millenium.

Hasil yang diharapkan adalah pemerintah pusat dan daerah menanamkan investasinya dalam fasilitas bangunan sekolah tahan bencana dan mengarahkan kurikulum pendidikan tentang resiko bencana secara nasional; (2) meningkatkan kesadaran sebagai dampak positif adanya pendidikan tentang resiko bencana dan keselamatan di sekolah; dan (3) peningkatan aksi dan penggunaan praktek-praktek yang baik untuk mengerahkan koalisi dan kemitraan, membangun kapasitas sumberdaya yang ada untuk mengadakan pelatihan pendidikan tentang resiko bencana dan keselamatan di sekolah.

Ada pengalaman menarik tentang peran anak-anak dalam mengurangi korban tsunami Desember 2004. Seorang gadis kecil dari Inggris bernama Tilly yang mendapatkan pelajaran tanda-tanda tsunami dari guru geografinya telah menyelamatkan banyak orang yang sedang berlibur di pantai barat Thailand. Seorang anak laki-laki kecil bernama Anto yang tinggal di Pulau Simeulue mendapatkan pelajaran dari kakeknya tentang apa yang harus dilakukan ketika terjadi gempabumi di laut. Bersama seluruh penghuni pulau itu, mereka berlari menyelamatkan diri ke tempat yang lebih tinggi. Kedua kisah tersebut diangkat ke dalam film pendek sebagai materi kampanye UN/ISDR.

Sebagai penutup, marilah kita semua lebih memperhatikan upaya mengurangi resiko bencana yang dimulai dari sekolah. Seluruh komponen, dalam hal ini anak-anak sekolah, para guru, para pemimpin masyarakat, orangtua, maupun individu yang tertarik dengan pendidikan tentang resiko bencana dan keselamatan di sekolah, lembaga swadaya masyarakat, organisasi kemasyarakatan, institusi lokal/regional/nasional/ internasional, sektor swasta dan publik untuk dapat berpartisipasi secara aktif. Keterlibatan media juga diperlukan untuk mendorong sebuah budaya ketahanan terhadap bencana dan keterlibatan komunitas yang kuat dalam rangka kampanye pendidikan publik secara terus-menerus dan dalam konsultasi publik di segenap lapisan masyarakat. Bencana?! Jika Siap Kita Selamat.

PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 51 TAHUN 1993

harimawan — Fri, 06 Mar 2009 12:44:06 +0000

PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 51 TAHUN 1993 TENTANG
ANALISIS MENGENAI DAMPAK LINGKUNGAN

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

Menimbang:

Bahwa dalam rangka melaksanakan pembangunan berwawasan lingkungan sebagai upaya sadar dan berencana mengelola sumber daya secara bijaksana dalam pembangunan yang berkesinambungan untuk meningkatkan mutu hidup, perlu dijaga keserasian antar berbagai usaha atau kegiatan;
Bahwa setiap usaha atau kegiatan pada dasarnya menimbulkan dampak terhadap lingkungan hidup yang perlu dianalisa sejak awal perencanaannya, sehingga langkah pengendalian dampak negatif dan pengembangan dampak positif dapat dipersiapkan sedini mungkin;
Bahwa analisis mengenai dampak lingkungan diperlukan bagi proses pengambilan keputusan tentang pelaksanaan rencana usaha atau kegiatan yang mempunyai dampak penting terhadap lingkungan hidup;
Bahwa Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1986 tentang Analisis Mengenai Dampak Lingkungan sebagai pelaksanaan ketentuan pasal 16 Undang-undang Nomor 4 Tahun 1982 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Pengelolaan Lingkungan Hidup yang selama ini berlaku perlu disempurnakan sesuai dengan berbagai perkembangan baru yang terjadi;
Bahwa berdasarkan hal tersebut di atas dipandang perlu mengatur penyempurnaan tersebut dalam Peraturan Pemerintah;

Mengingat:

Pasal 5 ayat (2) Undang-undang Dasar 1945;
Undang-undang Nomor 4 Tahun 1982 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Tahun 1982 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3215);

MEMUTUSKAN:

Dengan mencabut Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1986 tentang Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (Lembaran Negara Tahun 1986 Nomor 42);

Menetapkan:

PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA TENTANG ANALISIS MENGENAI DAMPAK LINGKUNGAN.

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Pemerintah ini yang dimaksud dengan :

Pengelolaan lingkungan hidup adalah upaya terpadu dalam pemanfaatan, penataan, pemeliharaan, pengawasan, pengendallian, pemulihan, dan pengembangan lingkungan hidup;
Analisis mengenai dampak lingkungan adalah hasil studi mengenai dampak penting suatu usaha atau kegiatan yang dirncanakan terhadap lingkungan hidup yang diperlukan bagi proses pengambilan keputusan;
Analisis mengenai dampak lingkungan kegiatan terpadu/multisektor adalah hasil studi mengenai dampak penting suatu usaha atau kegiatan yang terpadu yang direncanakan terhadap lingkungan hidup dalam satu kesatuan hamparan ekosistem dan melibatkan kewenangan lebih dari satu instansi yang bertanggung jawab;
Analisis mengenai dampak lingkungan kawasan adalah studi mengenai dampak penting usaha atau kegiatan yang direncanakan terhadap lingkungan hidup dalam satu kesatuan hamparan ekosistem dan menyangkut kewenangan satu instansi yang bertanggung jawab;
Analisis mengenai dampak lingkungan regional adalah hasil studi mengenai dampak penting usaha atau kegiatan yang direncanakanterhadap lingkungan hidup dalam satu kesatuan hamparan ekosistem zona rencana pengembangan wilayah sesuai dengan rencana umum tata ruang daerah dan melibatkan kewenangan lebih dari satu instansi yang bertanggung jawab;
Kerangka acuan adalah ruang lingkup studi analisis dampak lingkungan yang merupakan hasil pelingkupan;
Pelingkupan adalah proses pemusatan studi pada hal-hal penting yang berkaitan dengan dampak penting;
Analisis dampak lingkungan adalah telaahan secara cermat dan mendalam tentang dampak penting suatu rencana usaha atau kegiatan;
Dampak penting adalah perubahan lingkungan yang sangat mendasar yang diakibatkan oleh suatu usaha atau kegiatan;
Rencana pengelolaan lingkungan adalah dokumen yang mengandung upaya penanganan dampak penting terhadap lingkungan hidup yang ditimbulkan akibat dari rencana usaha atau kegiatan;
Rencana pemantauan lingkungan adalah dokumen yang mengandung upaya pemantauan komponen lingkungan hidup yang terkena dampak penting akibat dari rencana usaha atau kegiatan;
Pemrakarsa adalah orang atau badan hukum yang bertanggung jawab atas suatu rencana usaha atau kegiatan yang akan dilaksanakan;
Instansi yang bertanggung jawab adalah instansi yang berwenang memberikan keputusan tentang pelaksanaan rencana usaha atau kegiatan, dengan pengertian bahwa kewenangan berada pada Menteri atau Pimpinan lembaga pemerintah non departemen yang membidangi usaha atau kegiatan yang bersangkutan dan pada Gubernur Kepala Daerah Tingkat I untuk usaha atau kegiatan yang berada di bawah wewenangnya;
Menteri adalah Menteri yang ditugasi mengelola lingkungan hidup dan mengendalikan dampak lingkungan;
Instansi yang ditugasi mengendalikan dampak lingkungan adalah instansi yang mempunyai tugas pokok membantu Presiden dalam melaksanakan pengendalian dampak lingkungan hidup yang meliputi upaya pencegahan pencemaran, dan kerusakan lingkungan, penanggulangan dampak penting dan pemulihan kualitas lingkungan;
Komisi analisis mengenai dampak lingkungan adalah komisi yang dibentuk oleh Menteri/menteri atau Pimpinan Lembaga pemerintah non departemen di tingkat pusat, dan oleh Gubernur Kepala Daerah Tingkat I pada tingkat propinsi daerah tingkat i, yang bertugas membantu pelaksanaan analisis mengenai dampak lingkungan di dalam proses pengambilan keputusan.

Pasal 2

(1) Usaha atau kegiatan yang diperkirakan memppunyai dampak penting terhadap lingkungan hidup meliputi ;

Pengubahan bentuk lahan dan bentang alam;
Eksploitasi sumberdaya alam baik yang terbaharui maupun yang tak terbaharui;
Proses dan kegitatan yang secara potensial dapat menimbulkan pemborosan, kerusakan, dan kemerosotan sumberdaya alam pada pemanfaatannya;
Proses dan kegiatan yang hasilnya dapat mempengaruhi lingkungan sosial dan budaya;
Proses dan kegiatan yang hasilnya dapat mempengaruhi pelestarian kawasan konservasi sumberdaya alam dan atau perlindungan cagar budaya;
Introduksi jenis-jenis tumbuhan, jenis hewan dan jasad renik;
Pembuatan dan penggunaan bahan hayati dan nonhayati;
Penerapan teknologi yang diperkirakan mempunyai potensi besar untuk mempengaruhi lingkungan;
Kegiatan yang mempunyai resiko tinggi dan mempengaruhi pertahanan negara.

(2)    Menteri menetapkan jenis usaha atau kegiatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), setelah mendengar dan memperhatikan saran dan pendapat instansi yang bertanggung jawab.
(3)    Bagi jenis usaha atau kegiatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) wajib disusun analisis dampak lingkungan.
(4)    Penapisan rencana usaha atau kegiatan sebagaimana dimaksud ayat (3) ditinjau secara berkala sekurang-kurangnya sekali dalam lima tahun.

Pasal 3

(1) Dampak penting suatu usaha atau kegiatan terhadap lingkungan hidup ditentukan oleh :

Jumlah manusia yang akan terkena dampak;
Luas wilayah persebaran dampak;
Lamanya dampak berlangsung;
Intensitas dampak;
Sifat kumulatif dampak;
Berbalik atau tidak berbaliknya dampak.

(2) Pedoman mengenai ukuran dampak penting sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) ditetapkan oleh instansi yang ditugasi mengendalikan dampak lingkungan.

Pasal 4

(1) Analisis dampak lingkungan sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) tidak perlu dibuat bagi rencana usaha atau kegiatan yang langsung dilaksanakan untuk menanggulangi suatu keadaan darurat.
(2) Menteri dan atau Pimpinan Lembaga pemerintahan non departemen yang membidangi usaha atau kegiatan yang bersangkutan menetapkan telah terjadinya suatu keadaan darurat setelah mendengar saran-saran dari instansi yang ditugasi mengendalikan dampak lingkungan.

Pasal 5

Pemberian izin usaha tetap oleh instansi yang membidangi jenis usaha atau kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 hanya dapat diberikan setelah adalanya pelaksanaan Rencana Pengelolaan Lingkungan dan Rencana Pemantauan Lingkungan yang telah disetujui oleh instansi yang bertanggung jawab.

Pasal 6

(1) Analisis mengenai dampak lingkungan merupakan bagian kegiatan studi kelayakan rencana usaha atau kegiatan.
(2) Hasil analisis mengenai dampak lingkungan digunakan sebagai bahan perencanaan pembangunan wilayah.

BAB II
TATA LAKSANA
Bagian Pertama
Kerangka Acuan

Pasal 7

(1)    Pemrakarsa yang mempunyai rencana usaha atau kegiatan sebagaimana disebut dalam Pasal 2, wajib menyusun kerangka acuan bagi pembuatan analisis dampak lingkungan.
(2)    Kerangka acuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) disampaikan oleh pemrakarsa kepada komisi analisis mengenai dampak lingkungan yang bersangkutan.
(3)    Apabila dalam jangka waktu selambat-lambatnya 12 (dua belas) hari kerja sejak diterimanya kerangka acuan tersebut komisi analisis mengenai dampak lingkungan tidak memberikan tanggapan tertulis, kerangka acuan tersebut sah digunakan sebagai dasar penyusunan analisis dampak lingkungan atas kekuatan Peraturan Pemerintah ini.
(4)    Kerangka acuan disusun oleh pemrakarsa berdasarkan pedoman umum atau pedoman teknis.
(5)    Pedoman umum tentang penyususnan kerangka acuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) ditetapkan oleh Menteri.
(6)    Pedoman teknis tentang penyusunan kerangka acuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) ditetapkan oleh menteri atau pimpinan lembaga pemerintahan non departemen yang membidangi usaha atau kegiatan yang bersangkutan.

Bagian Kedua
Analisis Dampak Lingkungan, Rencana Pengelolaan Lingkungan,
Dan Rencana Pemantauan Lingkungan

Pasal 8

(1)    Analisis dampak lingkungan, rencana pengelolaan lingkungan, dan rencana pemantauan lingkungan diajukan sekaligus oleh pemrakarsa kepada instansi yang bertanggung jawab.
(2)    Instansi yang bertanggung jawab memberikan bukti penerimaan dokumen sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) kepada pemrakarsa dengan mencantumkan tanggal penerimaan.
(3)    Pedoman umum penyusunan analisis dampak lingkungan, rencana pengelolaan lingkungan, dan rencana pemantauan lingkungan ditetapkan oleh Menteri.
(4)    Pedoman teknis penyusunan analisis dampak lingkungan, rencana pengelolaan lingkungan dan rencana pemantauan lingkungan ditetapkan oleh Menteri atau pimpinan lembaga non departemen yang membidangi usaha atau kegiatan yang bersangkutan berdasarkan pedoman umum sebagaimana dimaksud dalam ayat (3).

Pasal 9

(1)    Penilaian dokumen analisis dampak lingkungan, rencana pengelolaan lingkungan dan rencana pemantauan lingkungan oleh komisi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (3), Pasal 18 ayat (3), dan Pasal 19 ayat (1) dilakukan secara bersamaan.
(2)    Apabila dokumen analisis dampak lingkungan, rencana pengelolaan lingkungan, dan rencana pemantauan lingkungan dinilai belum memenuhi persyaratan dalam pedoman teknis, pemrakarsa wajib memperbaiki sesuai petunjuk komisi analisis mengenai dampak lingkungan yang bertanggung jawab.
(3)    Berdasarkan hasil penilaian komisi analisis mengenai dampak lingkungan atas dokumen analisis dampak lingkungan, rencana pengelolaan lingkungan, dan rencana pemantauan lingkungan yang diajukan pemrakarsa, instansi yang bertanggung jawab menetapkan keputusan terhadap analisis dampak lingkungan, rencana pengelolaan lingkungan dan rencana pemantauan lingkungan.

Pasal 10

(1)    Keputusan atas analisis dampak lingkungan, rencana pengelolaan lingkungan, rencana pengelolaan lingkungan dan rencana pemantauan lingkungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (3) diberikan oleh instansi yang bertanggung jawab selambat-lambatnya 45 (empatpuluh lima) hari sejak diterimanya pengajuan analisis dampak lingkungan, rencana pengelolaan lingkungan, dan rencana pematauan lingkungan.
(2)    Apabila keputusan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) berupa penolakan karena dinilai belum memenuhi pedoman teknis analisis dampak lingkungan, rencana pengelolaan lingkungan dan rencana pemantauan lingkungan, maka keputusan atas perbaikan analisis dampak lingkungan, rencana pengelolaan lingkungan, dan rencana pemantauan lingkungan diberikan oleh instansi yang bertanggung jawab selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya pengajuan kembali perbaikan analisis dampak lingkungan, rencana pengelolaan llingkungan dan rencana pemantauan lingkungan.
(3)    Apabila dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2) instansi yang bertanggung jawab belum memberikan keputusan, maka terhadap analisis dampak lingkungan, rencana pengelolaan lingkungan dan rencana pemantauan lingkungan tersebut dinyatakan diberikan persetujuan atas kekuatan Peraturan Pemerintah ini.

Pasal 11

(1)    Apabila analisis dampak lingkungan menyimpulkan bahwa dampak negatif tidak dapat ditanggulangi berdasarkan ilmu dan teknologi atau biaya penanggulangan dampak negatif lebih besar dibandingkan dengan hasil dampak positifnya, maka instansi yang bertanggung jawab memutuskan menolak rencana usaha atau kegiatan yang bersangkutan.
(2)    Terhadap keputusan penolakan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), pemrakarsa dapat mengajukan keberatan kepada pejabat yang lebih tinggi dari instansi yang bertanggung jawab dengan meyampaikan tembusannya kepada instansi yang ditugasi mengendalikan dampak lingkungan dalam waktu selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari sejak diterimanya keputusan penolakan.
(3)    Pejabat yang lebih tinggi dari instansi yang bertanggung jawab memberi keputusan atas pernyataan keberatan pemrakarsa sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) setelah mendapat peritmbangan instansi yang ditugasi mengendalikan dampak lingkungan.
(4)    Keputusan sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) diberikan selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya pernyataan keberatan dan merupakan keputusan terakhir.

Pasal 12

(1)    Bagi rencana usaha atau kegiatan terpadu/multisektor dilakukan analisis mengenai dampak lingkungan terpadu.
(2)    Penilaian analisis mengenai dampak lingkungan bagi rencana usaha atau kegiatan terpadu/multisektor dilaksanakan oleh komisi analisis mengenai dampak lingkungan terpadu dari instansi yang ditugasi mengendalikan dampak lingkungan.
(3)    Komisi sebagaimana tersebut dalam ayat (2) merupakan komisi gabungan yang keanggotaannya terdiri dari wakil-wakil instansi dan lembaga terkait tingkat pusat dan daerah, serta lembaga swadaya masyarakat dan pihak lain yang dianggap perlu; dan ditetapkan oleh Menteri.
(4)    Pedoman teknis penyusunan analisis mengenai dampak lingkungan usaha atau kegiatan terpadu ditetapkan oleh instansi yang ditugasi mengendalikan dampak lingkungan, dengan memperhatikan pedoman teknis yang ditetapkan oleh instansi yang bertanggung jawab.
(5)    Persetujuan atas dokumen analisis mengenai dampak lingkungan rencana usaha atau kegiatan terpadu/multisektor ditetapkan oleh Menteri.

Pasal 13

(1)    Penetapan kriteria tentang rencana usaha atau kegiatan, baik yang sejenis maupun yang tidak sejenis yang berada dalam satu kawasan yang berada di bawah kewenangan satu instansi yang bertanggung jawab ditetapkan oleh instansi yang bertanggung jawab tersebut.
(2)    Pedoman teknis penyusunan analisis mengenai dampak lingkungan bagi rencana usaha atau kegiatan seperti tersebut dalam ayat (1) ditetapkan oleh instansi yang bertanggung jawab.
(3)    Penilaian analisis mengenai dampak lingkungan bagi rencana usaha atau kegiatan seperti tersebut dalam ayat (1), dilaksanakan oleh komisi analisis mengenai dampak lingkungan dari instansi yang bertanggung jawab.
(4)    Persetujuan atas dokumen analisis mengenai dampak lingkungan kawasan ditetapkan oleh Menteri atau Pimpinan lembaga pemerintah no departemen yang membidangi usaha atau kegiatan yang bersangkutan.

Pasal 14

Ketentuan tentang pelaksanaan analisis mengenai dampak lingkungan tentang usaha atau kegiatan yang direncanakan dalam satu zona rencana pengembangan wilayah, ditetapkan lebih lanjut oleh Menteri dengan memperhatikan saran dan pendapat instansi yang bertanggung jawab.

Bagian Ketiga
Kadaluwarsa dan Gugurnya Keputusan Persetujuan Analisis Dampak Lingkungan,
Rencana Pengelolaan Lingkungan dan Rencana Pemantauan Lingkungan

Pasal 15

(1)    Keputusan persetujuan analisis dampak lingkunga, rencana pengelolaan lingkungan, dan rencana pemantauan lingkungan dinyatakan kadaluwarsa atas kekuatan Peraturan Pemerintah ini, apabila rencana usaha atau kegiatan tidak dilaksanakan dalam jangka waktu 3 (tiga) tahun sejak ditetapkannya keputusan tersebut.
(2)    Apabila analisis dampak lingkungan, rencana pengelolaan lingkungan dan rencana pemantauan lingkungan dinyatakan kadaluwarsa sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), maka untuk melaksanakan rencana usaha atau kegiatannya, pemrakarsa wajib mengajukan kembali permohonan persetujuan atas analisis dampak lingkungan, rencana pengelolaan lingkungan lingkungan, dan rencana pemantauan lingkungan kepada instansi yang bertanggung jawab.
(3)    Terhadap permohonan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) instansi yang bertanggung jawab memutuskan :

Analisis dampak lingkungan, rencana pengelolaan lingkungan dan rencana pemantauan lingkungan yang pernah disetujui dapat sepenuhnya dipergunakan kembali; atau
Analisis dampak lingkungan, rencana pengelolaan lingkungan, dan rencana pemantauan lingkungan wajib diperbaharui.

Pasal 16

(1)    Apabila terjadi perubahan lingkungan yang sangat mendasar akibat peristiwa alam atau karena akibat lain sebelum dan pada waktu rencana usaha atau kegiatan dilaksanakan, keputusan persetujuan analisis dampak lingkungan, rencana pengelolaan lingkungan, dan rencana pemantauan lingkungan dinyatakan gugur atas kekuatan Peraturan Pemerintah ini.
(2)    Instansi yang bertanggung jawab, setelah berkonsultasi dengan instansi yang ditugasi mengendalikan dampak lingkungan, menetapkan telah terjadinya perubahan lingkungan yang sangat mendasar sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) di lokasi semula yang disetujui dan menjadi dasar pembuatan analisis dampak lingkungan, rencana pengelolaan lingkungan, dan rencana pemantauan lingkungan berdasarkan rona lingkungan baru tersebut menurut tata laksana sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah ini.
(3)    Kriteria tentang perubahan lingkungan yang sangat mendasar ditetapkan Menteri dan atau Pimpinan lembaga pemerintah non departemen yang bertanggung jawab setelah berkonsultasi dengan instansi yang ditugasi mengendalikan dampak lingkungan.

Bagian Keempat
Komisi

Pasal 17

(1)    Menteri atau Pimpinan lembaga pemerintahan non departemen yang membidangi usaha atau kegiatan yang bersangkutan membentuk komisi analisis mengenai dampak lingkungan pusat yang terdiri dari anggota tetap dan anggota tidak tetap.
(2)    Anggota tetap terdiri dari unsur-unsur dalam lingkungan departemen atau lembaga pemerintah non departemen yang bersangkutan, wakil yang ditunjuk oleh Menteri Dalam Negeri, wakil yang ditunjuk oleh instansi yang ditugasi mengendalikan dampak lingkungan, wakil yang ditunjuk oleh Badan Koordinasi Penanaman Modal, wakil yang ditunjuk oleh Badan Pertanahan Nasional dan para ahli dalam bidang yang berkaitan, sedangkan anggota tidak tetap diangkat dari unsur departemen dan atau lembaga pemerintah non departemen yang berkepentingan, lembaga swadaya masyarakat, serta anggota lain yang dipandang perlu.
(3)    Komisi analisis mengenai dampak lingkungan pusat sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) bertugas :

Menyususn pedoman tekis pembuatan dokumen analisis mengenai dampak lingkungan yang meliputi pembuatan kerangka acuan analisis dampak lingkungan, analisis dampak lingkungan, rencana pengelolaan lingkungan dan rencana pemantauan lingkungan;
Menanggapi dokumen kerangka acuan bagi pembuatan analisis dampak lingkungan;
Menanggapi dokumen analisis dampak lingkungan;
Menanggapi dokumen rencana pengelolaan lingkkungan;
Menanggapi dokumen rencana pemantauan lingkungan;
Membantu penyelesaian diterbitkannya keputusan tentang dokumen analisis dampak lingkungan, rencana pengelolaan lingkungan, dan rencana pemantauan lingkungan;
Melaksanakan tugas lain yang ditentukan oleh menteri atau pimpinan lembaga pemerintah non departemen yang membidangi usaha atau kegiatan yanng bersangkutan.

(4) Dalam pelaksanaan tugasnya komisi analisis mengenai dampak lingkungan pusat dapat dibantu oleh tim teknis yang bertugas menilai dokumen-dokumen analisis mengenai dampak lingkungan.
(5) Pedoman mengenai susunan keanggotaan dan tata kerja komisi analisis mengenai dampak lingkungan pusat sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) ditetapkan oleh Menteri.

Pasal 18

(1)    Gubernur Kepala Daerah Tingkat I membentuk komisi analisis mengenai dampak lingkungan daerah yang terdiri dari anggota tetap dan anggota tidak tetap.
(2)    Anggota tetap terdiri dari unsur Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, instansi yang membidangi ingkungan hidup di daerah, Badan Koordinasi Penanaman Modal Daerah, Badan Pertanahan Nasional di daerah, instansi pemerintah yang ditugasi mengendalikan dampak lingkungan di daerah dan pusat studi lingkungan hidup perguruan tinggi di daerah yang bersangkutan, sedangkan anggota tidak tetap diangkat dari unsur instansi pemerintah yang membina sektor yang bersangkutan di daerah, lembaga swadaya masyarakat, serta anggota lain yang dipandang perlu.
(3)    Komisi analisis mengenai dampak lingkungan daerah sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) bertugas :

Menanggapi dokumen kerangka acuan bagi pembuatan analisis dampak lingkungan;
Menanggapi dokumen analisis dampak lingkungan;
Menanggapi dokuemn rencana pengelolaan lingkungan;
Menanggapi dokumen rencana pemantauan lingkungan;
Membantu penyelesaian diterbitkannya surat keputusan tentang analisis dampak lingkungan, rencana pengelolaan lingkungan, dan rencana pemantauan lingkungan;
Melaksanakan tugas lain yang dutentukan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I.

(4) Dalam melaksanakan tugasnya komisi analisis mengenai dampak lingkungan daerah dapat dibantu oleh tim teknis yang bertugas menilai dokumen-dokumen analisis mengenai dampak lingkungan.

(5) Pedoman mengenai susunan keanggotaan dan tata kerja komisi analisis mengenai dampak lingkungan daerah sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) ditetapkan oleh Menteri.

Pasal 19

Dalam melaksanakan tugasnya, komisi analisis mengenai dampak lingkungan pusat dan komisi analisis mengenai dampak lingkungan daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 dan Pasal 18, wajib memperhatikan kebijaksanaan nasional pengelolaan lingkungan hidup, rencana pengembangan wilayah, rencana tata ruang, kepentingan pertahanan keamanan nasional, dan pembangunan daerah yang erwawasan lingkungan.

BAB III
PEMBINAAN

Pasal 20

Pendidikan, pelatihan, penelitian, dan pengembangan di bidang analisis mengenai dampak lingkungan untuk menunjang pembangunan yang berkesinambungan diselenggarakan dengan koordinasi dari instansi yang ditugasi mengendalikan dampak lingkungan.

Pasal 21

Usaha atau kegiatan golongan ekonomi lemah yang menimbulkan dampak penting serta bantuan pemerintah di bidang analisis mengenai dampak lingkungan, ditetapkan lebih lanjut oleh Menteri setelah memperhatikan saran dan pendapat instansi yang bertanggung jawab.

BAB IV
PENGAWASAN

Pasal 22

(1)    Setiap rencana usaha atau kegiatan yang perlu dibuatkan analisis mengenai dampak lingkungannya wajib diumumkan oleh instansi yang bertanggung jawab.
(2)    Dokumen analisis mengenai dampak lingkungan dari setiap rencana usaha atau kegiatan sserta keputusan mengenai persetujuannya bersifat terbuka untuk umum.
(3)    Sifat keterbukaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilaksanakan dalam bentuk peran serta masyarakat dengan mengemukakan saran dan pemikirannya secara lisan dan atau tertulis kepada komisi analisis mengenai dampak lingkungan pusat atau komisi analisis mengenai dampak lingkungan daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 dan Pasal 18 sebelum keputusan persetujuan analisis mengenai dampak lingkungan terhadap rencana usaha atau kegiatan ditetapkan.

Pasal 23

Bagi rencana usaha atau kegiatan yang menyangkut rahasia negara ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 tidak berlaku.

Pasal 24

Salinan dokumen analisis mengenai dampak lingkungan rencana usaha atau kegiatan serta salinan keputusan atas persetujuan dokumen tersebut disampaikan oleh instansi yang bertanggung jawab :

Di tingakt pusat kepada instansi yang ditugasi mengendalikan dampak lingkungan, instansi terkait yang berkepentingan, Gubernur Kepala Daerah Tingkat I dan Bupati/Waliotamadya Kepala Daerah Tingkat II yang bersangkutan; atau
Di tingkat daerah Kepala instansi yang ditugasi mengendalikan dampak lingkungan dan instansi terkait yang berkepentingan.

Pasal 25

(1) Instansi yang ditugasi mengendalikan dampak lingkungan menggunakan dokumen analisis mengenai dampak lingkungan sebagai bahan penguji terhadap :

Laporan pemantauan lingkungan dan evaluasi hasilnya yang dilakukan oleh pemrakarsa sesuai dengan rencana pengelolaan lingkungan dan rencana pemantauan lingkungan;
Laporan pemantauan lingkungan dan evaluasi hasilnya yang dilakukan oleh instansi terkait yang berkepentingan sesuai dengan rencana pengelolaan lingkungan dan rencana pemantauan lingkungan.
Laporan pengawasan pelaksanaan rencana pengelolaan lingkungan dan rencana pemantauan lingkungan yang dilakukan oleh instansi yang bertanggung jawab.

(2) Hasil pengujian sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) disampaikan oleh instansi yang ditugasi mengendalikan dampak llingkungan kepada Menteri atau Pimpinan lembaga pemerintah non departemen dan gubernur kepala daerah tingkat I yang bersangkutan.
(3) Dalam melaksanakan pengawasan, instansi yang ditugasi mengendalikan dampak lingkungan dapat melakukan koordinasi sesuai dengan tugas dan wewenangnya.

BAB V
PEMBIAYAAN

Pasal 26

Biaya pelaksanaan kegiatan komisi pusat dan komisi daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 dan Pasal 18 dibebankan pada anggaran instansi yang bertanggung jawab.

Pasal 27

(1) Biaya untuk menyusun dokumen analisis mengenai dampak lingkungan merupakan bagian dari biaya usaha atau kegiatan yang direncanakan dan dibebankan pada pemrakarsa.
(2) Biaya pelaksanaan pengelolaan dan pemantauan lingkungan dibebankan pada anggaran pelaksanaan usaha atau kegiatan yang bersangkutan.

Pasal 28

Biaya pemantauan yang dilaksanakan oleh pemerintah terhadap pelaksanaan pengelolaan dan pemantauan lingkungan yang dilakukan oleh pemrakarsa menjadi tanggung jawab instansi pemerintah yang bersangkutan.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 29

Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orangmengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Pemerintah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal 23 Oktober 1993
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
Ttd
SOEHARTO

Diundangkan di Jakarta
Pada tanggal 23 Oktober 1993
MENTERI NEGARA SEKRETARIS NEGARA
REPUBLIK INDONESIA
Ttd
MOERDIONO

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1993 NOMOR 84

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KABINET RI
Kepala Biro Hukum dan Perundang-undangan
Ub,
Kepala bagian Penelitian Perundang-undangan I
Lambock V. Nahattands, S.H.

Bio-Toilet, Jamban Tanpa Air

harimawan — Fri, 19 Dec 2008 02:50:22 +0000

Dikutip dari web: http://www.sanitasi.or.id

Ditulis oleh Mujiyanto

Tuesday, 25 November 2008

Melihat judul di atas, mungkin Anda langsung berpikir: bagaimana jamban tanpa ada airnya? Memang bio-toilet adalah ‘barang’ baru di Indonesia. Padahal toilet jenis ini sudah banyak dikembangkan di luar negeri. Bio toilet adalah pengembangan desain toilet sistem kering yang mempergunakan matriks serbuk kayu sebagai media penangkap dan pengurai tinja dan urine. Ciri khas dari desain ini adalah tidak digunakannya air untuk menggelontor kotoran.

Di Indonesia, bio-toilet belum banyak dikenal. Saat ini bio-toilet masih dalam taraf pengembangan yang dilakukan oleh Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI). Meski demikian, bio-toilet tersebut sudah diujicobakan di kompleks Pondok Pesantren Daarut Tauhid Bandung dan di kompleks perumahan kumuh di Kiaracondong, Bandung.

Bio-toilet dirancang ramah lingkungan dan cocok dibangun di daerah dengan kondisi sistem sanitasi yang belum memadai, kondisi lingkungan yang buruk, keterbatasan lahan, ketiadaan saluran buangan air kotor, dan kurangnya air bersih. Tidak hanya itu, jamban ini sekaligus bisa menjadi tempat pembuangan sampah dapur untuk selanjutnya diolah menjadi kompos.

Bio-toliet tidak menggunakan air untuk menggelontor kotoran. Kotoran langsung ditampung dalam tempat pengolah untuk ukuran tabung bio toilet 0,5 meter kubik dengan kapasitas 30–50 orang per hari. Selang 3-4 bulan, serbuk kayu lama dapat diganti dengan serbuk baru. Sampah serbuk gergaji yang sudah dipakai dapat dimanfaatkan sebagai media kompos tanaman. Prinsip sanitasi berkelanjutan dan sirkulasi material alami mendasari konsep alat ini.

Dengan rancangan seperti ini, maka pemakaian air bisa dihemat. Berdasarkan penelitian LIPI, bio-toilet ini mampu mengurai 60 persen feses manusia dalam 1 hari. Selain itu, toilet kering ini tidak menebarkan bau layaknya septic tank biasa, serta tidak memerlukan saluran pembuangan khusus.

Bentuk bio toilet ini cukup sederhana dan mudah dikonstruksikan dengan bahan yang mudah didapat. Tabung bio-toilet dirancang dari bahan stainless steel yang tahan selama tiga tahun, yang tentu saja mencegah kebocoran dan tidak berkarat. LIPI pernah menghitung, jika dibuat secara massal, mungkin biaya yang dibutuhkan hanya sekitar Rp 5 juta–Rp 10 juta.

Keuntungan teknis/ekonomis
• tidak menggunakan air, seingga menghemat pemakaian air bersih
• dapat langsung mengurai kotoran manusia, tidak menebarkan bau
• tidak memerlukan saluran pembuangan khusus
• dapat digabungkan menjadi alat pengolah sampah dapur
• limbah dapat dimanfaatkan sebagai media kompos tanaman
• bentuk sederhana, mudah dikonstruksi dengan bahan yang mudah didapat

Aplikasi
• Untuk daerah yang sulit mendapatkan akses air bersih
• Untuk dipergunakan di daerah pengungsian
• Untuk keperluan WC umum pada event dadakan: panggung hiburan, pasar malam, expo, pameran, dan lain lain.

Cubluk (dari dinsum ITS)

harimawan — Fri, 19 Dec 2008 02:37:44 +0000

Berhubung banyak permintaan untuk referensi cubluk dan gambarnya, ini saya ambilkan dari sebuah web

http://www.dimsum.its.ac.id , mudah-mudahan pemiliknya berkenan berbagi info disini

Cubluk adalah lubang/sumuran yang dibuat dengan menggali tanah dengan dinding yang merembes air. Jadi cubluk merupakan suatu lubang yang digunakan untuk menampung air limbah manusia dari jamban, berfungsi sebagai tempat pengendapan tinja dan juga media peresapan dari cairan yang masuk.

gambar cubluk

Jika tersedia lahan yang cukup maka dapat dibangun dua buah lubang (cubluk kembar). Bila satu lubang penuh harus ditutup dan dibiarkan selama paling sedikit 1 (satu) tahun agar lumpur kering untuk selanjutnya dapat dipakai untuk kesuburan tanah (pupuk organik). Selain cubluk kembar, dapat pula berupa cubluk tunggal, yang sebenarnya sama penggunaannya hanya lubang satu, karena pertimbangan biaya dimana dengan membangun satu cubluk, pembangunan cubluk yang kedua dapat ditangguhkan sampai pada saat diperlukan. Namun demikian tempat untuk cubluk kedua tersebut harus disediakan dan jangan digunakan untuk bangunan permanen.

Cubluk relatif lebih murah, lebih mudah dibangun dan dipelihara sendiri apabila dibandingkan dengan tangki septik.

BAHAN

Bambu
Kayu
Bahan atap atau genteng
Bahan dinding/penutup
Paku

PERALATAN

Cangkul/alat penggali tanah
Gergaji
Golok
Palu Alat pertukangan lain

PEMBUATAN

Gali tanah selebar 1-1,5 m, dalam 3 m atau lebih, tergantung kebutuhan.
Paku bronjong (anyaman bambu) tau bahan penguat lainnya pada dinding lobang untuk menahan longsor.
Tutup lubang dengan lantai yang berlubang dan bangunan penutup seperti pada Gambar.
Lubang khusus pembuangan kotoran perlu ditutup dengan penutup yang dapat diangkat.
Untuk menghindari bau yang tidak sedap, lubang septik tank perlu dilengkapi dengan saluran pembuangan gas.
Bangunan jambang perlu diusahakan agar cukup ventilasi udara dan sinar masuk.
Bangunan diusahakan dari bahan yang ringan agar mudah dipindahkan.
Lokasi dianjurkan agak jauh dari tempat kediaman atau perumahan.
Kontruksi secara lengkap lihat Gambar

PENGGUNAAN
Pemakai langsung membuang kotorannya dari atas lubang yang telah disediakan pada banguan penutup dengan tata cara :

Tutup lubang dibuka

Jongkok tepat diatas lubang

Diusahakan kotoran tidak menyentuh dinding lubang Setelah selesai lubang ditutup kembali

PEMELIHARAAN

Untuk mencegah penyebaran penyakit atau bau, lantai perlu dibersihkan secara teratur.

Untuk menjaga agar bangunan tahan lama, bahan-bahan harus diresidu atau dikapur lebih dahulu sebelum dipasang.

KEUNTUNGAN
Kontruksi bangunan cukup sederhana dan mudah dilaksanakan sendiri tanpa memerlukan persyaratan khusus

Alternatif Pemanfaatan Lahan Bekas Tempat Pembuangan Akhir Sampah Sebagai Lahan Produktif Di Kotamadya Yogyakarta

harimawan — Sat, 06 Dec 2008 12:22:13 +0000

Abstrak dari suatu Penelitian (1996)

oleh

Bambang Surojo , Adi Susetyaningsih, Ananto Harimawan,

Surya Budi Lesmana, Sulistyowardani

Lahan bekas Tempat Pembuangan Akhir Sampah (TPAS) dipandang sebagai lahan yang sudah tidak produktif lagi. Selain menimbulkan pemandangan yang tidak indah dilihat mata, lahan bekas TPAS juga dapat mengganggu lingkungan sekitarnya antara lain adalah sebagai sumber penyakit, menyebabkan polusi udara / bau bahkan seringkali dihuni secara liar. Masalah – masalah tersebut di atas dapat dicegah dengan memanfaatkan lahan bekas TPAS sebagai lahan yang lebih produktif.

Penelitian ini selain bertujuan untuk mengetahui seberapa jauh pemanfaatan lahan bekas TPAS tersebut bagi penduduk yang menempati dan apakah pemanfaatan tersebut sesuai dengan kuat dukung tanahnya, juga mencari alternatif pemanfaatan lahan tersebut sebagai lahan produktif baik untuk TPAS yang masih aktif maupun yang sudah tidak aktif tetapi belum dimanfaatkan. Penelitian dilakukan di 3 lokasi TPAS, yaitu Jalan Ahmad Jazuli sebagai lahan yang sudah jadi dan sudah dimanfaatkan, TPAS Gedong Kuning (sebelah utara kebun binatang Gembira Loka) sebagai lahan yang sudah tidak aktif dan belum dimanfaatkan dengan baik dan TPAS Jatimulyo sebagai lahan yang masih aktif.
Dan penelitian ini dapat disimpulkan bahwa pemanfaatan lahan bekas TPAS telah merubah kondisi lingkungan yang semula kumuh menjadi bermanfaat dan indah dipandang. Hal ini dapat dilihat dari pemanfaatan lahan bekas TPAS di Jalan Akmad Jazuli oleh pendatang dari daerah lain (sekarang Taman Garuda), sebagai pemukiman dan lahan usaha, seperti kerajinan rotan, kios bunga, akuarium dan bengkel. Usaha ini bahkan semakin berkembang, terbukti dari meningkatnya pendapatan dan bertambahnya kesempatan kerja.
Namun demikian pemyataan tersebut di atas kurang mendapat dukungan dari faktor lain yang disebabkan oleh ketidaksesuaian antara kuat dukung tanah dengan manfaatnya. Beberapa bangunan mengalami rekahan disebabkan oleh sifat – sifat tanah yang merupakan “tanah” tidak stabil karena selalu mengalami perubahan kepadatan oleh proses pembusukan.
Perhatian dan pembinaan pemerintah yang berwewenang terhadap kekurangtahuan para penghuni mengenai sifat – sifat lahan tersebut sangat kurang. Hal ini menyebabkan masyarakat setempat tidak mengetahui cara – cara yang aman untuk mendirikan bangunan di daerah tersebut.
Dengan membandingkan kondisi pemanfaatan lahan bekas TPAS di Jalan Akmad Jazuli, diberikan altematif pemanfaatan lahan bekas TPAS di Gedong Kuning dan Jatimulyo, yang dengan pertimbangan lokasi dan Rencana Umum Tata Ruang Kota serta kondisi lahan, dapat dimanfaatkan untuk pendirian suatu bangunan yang bersifat sederhana

Makna lagu “Sebelum Cahaya”

harimawan — Tue, 19 Aug 2008 03:05:12 +0000

Tulisan ini sudah beredar luas, dan saya ingin ikut memuat di blog saya ini.

Letto merupakan sebuah grup band yang tergolong baru di dunia permusikan Indonesia . Band ini bermarkas di daerah Kadipiro Jogjakarta. Pentolan band ini adalah Noe, anak dari Emha Ainun Najib. Sebuah postingan di salah satu blog memberi makna atas lagu ini. Secara lengkap, postingan itu berisi sbb:

Ku teringat hati yang bertabur mimpi
Kemana kau pergi cinta
Perjalanan sunyi yang kautempuh sendiri
Kuatkanlah hati cinta

Reff :
Ingatkan engkau kepada embun pagi
bersahaja
Yang menemanimu sebelum cahaya
Ingatkan engkau kepada angin yang
berhembus mesra
Yang kan membelaimu cinta

Kekuatan hati yang berpegang janji
Genggamlah tanganKu cinta
Ku tak akan pergi meninggalkanmu
sendiri
Temani hatimu cinta
Back to reff

Siapa yang tak kenal lagu ini? Hampir semua lapisan masyarakat ngerti betul lagu ini, apalagi saat ini menjadi soundtrack lagu dari salah satu sinetron di televisi swasta.Maka tak heran jika anak kecil, remaja aktivis dakwah atau bukan mengenalnya bahkan mungkin hafal diluar kepala.

Seperti salah satu adik binaan saya. Suatu ketika dia membuka isi lagu di hp saya, salah satunya terdapat lagu sebelum cahaya milik letto. Lagu tersebut didengarnya terus menerus diulang-ulang hingga temen-temen yang lainnya datang.
sengaja saya mendengarkan dia bernyanyi dan praktis mendengarkan pula apa yang dia nyanyikan. “Sebelum cahaya”??
Penasaran juga kan …apa sih maksud lagu itu??? Sampai akhirnya saya bertanya pada dia, “dik, asyik banget nyanyinya…hmmm…da banyak kenangan nii…dengan lagu itu?? Dia menjawab, “jelas mbak..banyak kenangan..”. Mbak pingin tahu?? Saya mengangguk..dan dia mulai menceritakan apa yang dimaksud kenangan tersebut

Kata pertama yang keluar adalah, “itu kan ngingetin kita sama sholat lail mbak?”

Heran dan takjub sebetulnya hati saya, kok bisa ya??

Dia meneruskannya ….
Ku teringat hati yang bertabur mimpi
Kemana kau pergi cinta
Perjalanan sunyi yang kautempuh sendiri
Kuatkanlah hati cinta

Bait pertama lagu ini menunjukkan kalau Alloh selalu mengawasi kita Alloh melihat kita yang sedang tidur tiba-tiba terbangun…kita pergi untuk ambil air wudhu maka mengapa disana dituliskan kemana kau pergi…
kemudian kita menegakkan sholat malam, dalam kesunyian, sendiri ketika semua orang tengah terlelap ketika dingin sangat menusuk di tulang, ketika mata masih terkantuk-kantuk. Siapa yang sanggup untuk menjalankannya??
Butuh kekuatan hati untuk melaksanakan raka’at demi raka’at, lantunan ayat2 suci yang kita baca dan dzikir dengan penuh ketawadhuan. Inilah makna yang dia temukan dalam baris perjalanan sunyi yang kau tempuh sendiri, kuatkan hatimu cinta.

Reff :
Ingatkan engkau kepada embun pagi
bersahaja
Yang menemanimu sebelum cahaya
Ingatkan engkau kepada angin yang
berhembus mesra
Yang kan membelaimu cinta
Bait kedua, Alloh ingin menentramkan hati kita, Alloh mengingatkan bahwa kita tidak sendiri dalam menjalankan sholat Lail, lihatlah ada
embun pagi yang selalu menemani kita hingga fajar muncul dari ufuk timur dan rasakanlah sepoi-sepoi angin di sepertiga malam, yang dengan sangat lembut meniup mukena kita. Sungguh kita tidak sendiri saat sholat Lail ditegakkan. Dan mereka inilah yang dapat kita jadikan saksi di akhirat kelak.

Kekuatan hati yang berpegang janji
Genggamlah tanganKu cinta
Ku tak akan pergi meninggalkanmu
sendiri
Temani hatimu cinta
Bait ketiga menerangkan siapa yang punya tekad kuat tersebut? untuk menegakkan sholat malam setiap hari, setiap malam. Dia adalah orang-orang yang selalu berpegang teguh pada janjinya terhadap Alloh. Janjinya bahwa dia kan selalu menjadikan Alloh sebagai Illah dalam hidupnya
Subahanallah… ternyata… .

Video Biopori

harimawan — Fri, 08 Aug 2008 06:23:59 +0000

Lubang Biopori Bikinan Ibu-ibu

Rabu, 09 Juli 2008, 22.53 WIB

Sosialisasi terhadap penggunaan lubang biopori terus digalakkan untuk mengatasi masalah banjir yang masih menghantui berbagai daerah di Indonesia. Seperti pelatihan membuat lubang biopori yang dilakukan puluhan ibu-ibu yang tergabung dalam Dharma Wanita Persatuan, di Kementrian Lingkungan Hidup.

Penemu lubang resapan biopori, Kamir R Brata, menyatakan penggunaan metode ini memerlukan dukungan penuh dari semua lapisan masyarakat agar hasilnya dapat cepat terlihat. Sehingga diperlukan sosialisasi secara terus menerus dan efektif, seperti terhadap ibu-ibu Dharma Wanita.

Hingga saat ini lubang resapan biopori dinilai sebagai salah satu cara yang efektif dalam menanggulangi masalah banjir. Dalam pelatihan tersebut ibu-ibu tidak hanya diberikan penjelasan manfaatnya tetapi juga dengan langsung mempraktekkannya. Ibu Yayuk Karim, salah satu peserta mengaku pelatihan tersebut sangat bermanfaat dan perlu lebih disosialisasikan.

videonya silakan kunjungi web terkait atau disini

Tips Membuat Lubang Resapan Biopori

Minggu, 17 Pebruari 2008, 11.40 WIB

Buat lubang silindris secara vertikal ke dalam tanah dengan diamter 10 cm. Kedalaman kurang lebih 100 cm atau tidak sampai melampaui muka air tanah bila air tanahnya dangkal. Jarak antar lubang antara 50 – 100 cm

Mulut lubang dapat diperkuat dengan semen selebar 2 – 3 cm dengan tebal 2 cm disekeliling mulut lubang. Isi lubang dengan sampah organik yang berasal dari sampah dapur, sisa tanaman, dedaunan, atau pangkasan rumput.

Sampah organik perlu selalu ditambahkan ke dalam lubang yang isinya sudah berkurang dan menyusut akibat proses pelapukan.. Kompos yang terbentuk dalam lubang dapat diambil pada setiap akhir musim kemarau bersamaan dengan pemeliharaan lubang resapan.

videonya silakan kunjungi web terkait atau disini

sumber http://tv.kompas.com

Seks Bebas Anak Jalanan: Suka Sama Suka, Dipaksa dan Kontrasepsi Eksklusif..!

harimawan — Tue, 05 Aug 2008 13:01:14 +0000

Senin, 02 September 2002, 10:50 WIB

Jakarta, KCM

Mengamen di jalanan, itulah yang kita tahu tentang mereka. Padahal ada dunia tersendiri yang mereka geluti. Termasuk menjalani kehidupan seks bebas pada usia sangat muda, secara paksa maupun suka sama suka, semata agar diterima sebagai anggota.

Organ reproduksi anak jalanan (Anjal) perempuan sering menjadi sasaran kekerasan seksual dan rentan terhadap penularan penyakit seksual, termasuk HIV/AIDS, akibat seks bebas yang tidak aman.

Namun hingga sekarang risiko tersebut belum atau bahkan tidak disadari sama sekali. Hal ini karena sebagian besar anak jalanan belum tahu, bahkan tidak tahu sama sekali tentang penyakit yang disebarkan melalui pertukaran cairan tubuh itu. Adapun pelaku kekerasan seksual biasanya berasal dari kalangan mereka sendiri, yakni anak jalanan laki-laki yang rata-rata juga tidak memahami risiko dimaksud.

Seperti yang dikatakan oleh Jumi (23), warga Magelang yang mengaku menjadi anak jalanan selama tujuh tahun dan kini mangkal di perempatan toko buku Gramedia Yogya ini tampak bingung ketika ditanya apakah ia tahu tentang HIV/ AIDS. “Penyakit apa itu? Jangankan tahu, mendengar namanya saja juga baru sekarang,” katanya sambil duduk santai di trotoar sembari memeluk lutut.

Jawaban semacam itu tidak hanya diberikan oleh Jumi tetapi juga dituturkan anak jalanan perempuan lainnya, seperti Atun (19) yang mangkal di jalan Malioboro dan Marni (21) yang ditemui di stasiun kereta api Lempuyangan.

Syaratnya Mau Melayani…

Kenyataan bahwa pada umumnya anak jalanan perempuan tidak tahu masalah HIV/AIDS sangat memprihatinkan, karena perilaku seks mereka rentan terhadap penyakit yang belum bisa disembuhkan itu.

Hal itu bisa berakibat fatal bagi kesehatan reproduksi mereka, sebab di dalam komunitas anak jalanan di Yogya ada kecenderungan kuat perilaku seks bebas yang tidak aman.

Dalam perilaku seks bebas, anak jalanan perempuan kerap ditempatkan pada posisi tidak berdaya. Selaindilakukan berdasarkan suka sama suka, adasebagian anak jalanan perempuan yang ternyata melakukan seks bebas karena paksaan.

Suatu penelitian tentang perilaku seks bebas anak jalanan di kawasan stasiun kereta api Lempuyangan Yogya, menemukan adanya peraturan tidak tertulis di kalangan mereka yang sangat diskriminatif dan merugikan perempuan. Yaitu, bahwa sebagian persyaratan menjadi anggota kelompok anak jalanan, perempuan harus mau melayani anak jalanan laki-laki yang sudah lebih dulu berada dalam kelompok tersebut.

Tidak Ada Pilihan…

Meskipun tidak semua anak jalanan perempuan mengalami kekerasan dimarjinalkan sebagai obyek pemuas hasrat seks, tetapi Ginah (17) yang telah dua tahun menjadi anak jalanan di Yogya membenarkan adanya kekerasan yang sulit dihindari itu.

Warga Pacitan ini tidak sanggup berontak bahkan mengaku tidak mampu lagi untuk menyatakan keberatan untuk melakukan seks bebas, karena tidak ada pilihan lain baginya jika ingin diterima oleh dunia jalanan di Yogya. Menurutnya, hanya dunia jalanan itulah yang bisa menampung dirinya agar bisa mendapat penghasilan dengan cara mengamen demi mempertahankan hidup.

Gadis itu mencoba memberikan alasan yang sebenarnya klise, yakni tidak memiliki keterampilan dan hanya jebolan kelas 4 SD. Ia menyadari bahwa pekerjaan ngamen dan hidup di jalanan adalah kondisi yang minim dari hitungan harga diri. Tetapi ia tetap tidak mau mencari kerja lain yang lebih layak. Misalnya, sebagai pembantu rumah tangga atau bekerja di sawah.

Dunia anak jalanan lebih memberinya kenyamanan dengan tingkat solidaritas yang tinggi kendati ada diskriminasi terhadap perempuan.Gadis kurus berambut kemerahan yang tubuhnya dibalut dengan celana jeans lusuh dan kaos ketat ini menganggap seks bebas adalah hal yang wajar di kalangan mereka.

Enakan Polos…

Dengan malu-malu, Ginah mengatakan, ia pernah melakukan hubungan seks dengan beberapa temannya dan beruntung ia tidak pernah sampai hamil. Hal itu bukan berarti mereka memakai alat kontrasepsi, melainkan dengan teknik eksklusif yang ia sendiri tidak mau menjelaskan.

Berbagai jenis alat kontrasepsi yang banyak dianjurkan oleh pemerintah ternyata tidak diminati, meskipun mereka pernah mendengar. Para anak jalanan perempuan mengaku takut memakai alat-alat kontrasepsi. Selain, harga alat kontrasepsi tidak terjangkau oleh mereka.

Tanpa disadari, para anak jalanan tersebut telah melakukan kegiatan seks tidak aman . Mereka bebas berganti pasangan, tapi sangat jarang atau mungkin tidak ada laki-laki anak jalanan yang mau menggunakan kondom.

“Enakan polos, lagipula siapa yang mau beliin kondom. Sehari saya paling dapatlima

ribu rupiah. Daripada buat beli kondom enakan buat makan,” kata Monyong (17). Warga Purwokerto ini biasa ngamen di kawasan Malioboro. Ia memiliki banyak teman yang rata-rata berasal dari luar Yogya. Ada yang datang dari Jakarta, Bandung dan beberapa kota lain.

Sebagai anak jalanan ia tidak menetap di Yogya, kadang pindah keJakarta

menumpang kereta barang secara gratis. Kehidupan tidak menentu itu dijalaninya setelah ia diusir dari rumah oleh ayah tirinya setahun lalu. Sejak saat itu, ia minggat dan terdampar di Yogya.

“Kadang saya juga pulang untuk nengok ibu. Saya tidak suka sama ayah tiri saya, karena dulu dia mengusir saya. Sudah ya saya mau ke stasiun mau ke Jakarta,” sambil memegang alat musik dari rangkaian tutup botol. Monyong melenggang begitu saja menuju Stasiun Tugu. @ Suharso Rahman (Sri, Bardi, Santi).

Rumah Singgah untuk Transaksi Seks..!

Heru, Humas RSUP Dr. Sardjito mengakui sulit untuk mengetahui angka pasien kelompok anak jalanan yang berobat di rumah sakit pemerintah ini. Sebab, pendataan di medical record hanya mencakup aspek jenis kelamin, kelompok usia, dan jenis penyakit.

“Mungkin saja naka jalanan ini pernah menjadi pasien ataupun berobat jalandi RSUP Dr.

Sardjito, tapi dalam medical record masuk dalam kelompok mana, kita kurang tahu, ” jelas Heru.

Heru menambahkan bahwa RSUP Dr. Sardjito sebenarnya sudah memberikan pelayanan pada keluarga kurang mampu melalui program Gakin (Keluarga Miskin) yang dananya berasal dari pemerintah pusat.

“Anak jalanan dapat saja memanfaatkan fasilitas Gakin, dengan catatan menunjukkan buktisurat

keterangan tidak mampu dari kelurahan setempat dimana domisili terakhir dari anak jalanan ini,” katanya.

Beberapa Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) telah mengupayakan sejumlah solusi untuk menangani persoalan anak jalanan, diantaranya pengadaan rumah singgah. Sayangnya, alternatif rumah singgah ini kurang peminat.

Menurut Ketua Yayasan Insan Mandiri Nyadi Kasmoredjo, yang mengelola Rumah Singgah Anak Mandiri (RSAM), pihaknya kesulitan mengajak anak jalanan ke RSAM.Ada

kecenderungan bahwa semakin banyak uang yang diperoleh di jalan, anak jalanan susah diajak ke rumah singgah. “Mereka hanya datang dalam kondisi sakit atau butuh pertolongan cepat,” ujar Nyadi.

Namun, ada juga anak jalanan yang mendatangi RSAM dengan sukarela atau lewat pendekatan pekerja sosial di jalanan . “Kami melakukan pembinaan dan menyediakan beasiswa hingga SMA bagi anak jalanan yang serius,” ujar mantan wartawan salah satu koran lokal itu.

Tak Cukup Pendampingan…

Sayangnya, RSAM yang dikelola Nyadi hanya terfokus pada anak jalanan laki-laki. Ia mengaku enggan mengelola rumah singgah untuk anak jalanan perempuan karena berisiko.

Nyadi menceriterakan bahwa sebuah rumah singgah untuk anak jalanan perempuan di Yogya terbukti dijadikan tempat transaksi seks. Ia menyebut nama Ghifari Putri.

Tuti Sulistyowati, Penanggung jawab Program di Ghifari Putri membenarkan hal ini ketika dikonformasi secara terpisah. Menurut Tuti yang berjilbab ini, pihaknya pernah mendirikan rumah singgah di sekitar kawasan terminal tahun 1999.

Lewat program yang dibuat dengan kucuran dana APBN ini diharapkan anak jalanan mendapatkan tempat untuk bernaung. Namun, daam kenyataannya, rumah singgah itu justru menjadi tempat transaksi seksual dan jual beli narkoba.

Rumah singgah ini akhirnya dibubarkan seiring dengan gencarnya aktivitas dari kelompok radikal Islam yang melakukan sweeping di sejumlah lokalisasi di Yogya. Meski rumah singgah bubar, bukan berarti aktivitas Ghifani Putri terhenti. Anak jalana perempuan tetap bisa menyandarkan pada Ghifani Putri, tetapi ada sejumlah kebijakan yang diubah.

“Komponen penanganan anak jalanan yang tercantum dalam APBN terbukti tidak memberikan solusi, ” ujar Tuti. Komponen yang dimaksud adalah pemberian beasiswa , pelatihan, pemberian modal usaha, bimbingan motivasi, dan bimbingan kesehatan.

Menurut Tuti, dari semua komponen tersebut yang bisa berfungsi hanya sebats pendampingan anak jalanan, bukan memberikan solusi pada pengentasan anak jalanan itu sendiri, khususnya untuk anak jalanan perempuan. “Anak jalanan perempuan tak butuh sekedar didampingi, ” ungkap Tuti.

Celana Dalam Seminggu…

Kasus anak jalanan yang hamil, menurut Tuti merupakan persoalan yang tak bisa dicarikan solusi lewat komponen APBN. Karena itu, pihaknya kemudian mencoba mencarikan solusi lewat rumah transit.

Rumah ini dirancang untuk menampung anak jalanan yang hamil karena perilaku seks bebas, hingga ia melahirkan dan cukup mandiri untuk kembali ke masayrakat. Namun, mengikuti aturan normatif, Ghifari Putri juga memikirkan untuk menikahkan anak jalanan perempuan yang hamil. Tuti mengaku bahwa ini bukan pekerjaan gampang.

Mula-mula ia harus mencari pengakuan kepada anak jalanan tersebut, siapa laki-laki yang menghamilinya. Jika hubungan seks hanya dilakukan dengan satu pasangan jawaban atas pertanyaan ini tak terlalu sulit. Tapi, lain soal jika hubungan tersebut dilakukan dengan banyak pasangan.

Solusinya, Tuti meminta anak jalanan tersebut mengingat laki-laki yang membangkitkan mood-nya. Jika laki-laki tersebut ketemu, maka persoalan kedua sudah menghadang. Tuti harus mengurussurat

nikah untuk keduanya. Jika keduanya belum cukup umur, maka Tuti juga harus melakukan penggantian umur.

Selain masalah kehamilan, persoalan lain yang dihadapi anak jalanan perempuan adalah kesehatan reproduksi . Kesadaran kebersihan di kalangan anak jalanan perempuan yang dihadapi Tuti juga sangat minim. Tuti menceriterakan anak jalanan yang diasuhnya tidak berganti celana dalam selama satu minggu penuh. Setiap hari, celana dalam ini hanya dibolak-balik sampai tampak kehitaman. Padahal, Tuti sudah memberikan tiga celana dalam yang bisa dipakai untuk ganti.

“Sejumlah anak juga sering mengeluh gatal-gatal,” ujar Tuti. Yang dimaksud gatal-gatal oleh Tuti adalah gatal-gatal disekitar vagina. Setelah diperiksa oleh petugas kesehatan, gatal-gatal ini ternyata merupakan gejala infeksi menular (IMS).

Lucunya, menurut Tuti, seorang anak jalanan laki-laki pernah datang ke Ghifari untuk meminta pertanggungjawaban saat penisnya mengalami gatal-gatal. Ia menuduh bahwa anak jalanan perempuan di Ghifari yang menyebabkannya.

Posisi anak jalanan perempuan tampak semakin marjinal dengan tudingan ini. Sayangnya, penyuluhan mengenai hubungan hubungan seks sehat di kalangan anak jalanan, khususnya sosialisasi penggunaan kondom, untuk anak jalanan justru kurang mendapat dukungan dari Nyadi. Menurut laki-laki ini, rambu-rambu agama sudah cukup untuk menghentikan perilaku seks bebas anak jalanan. “Paling-paling, anak jalanan disini hanya melakukan onani,” ujar Nyadi.@

Asal Tidak ke Lokalisasi, Aman…

Dapat dipahami, jika para anak jalanan Yogya sangat minim pengetahuan tentang risiko seks bebas tidak aman, karena sebagian besar anak jalanan mengatakan tidak pernah ada yang memberitahu.

Pengamen jalanan di sekitar toko buku Gramedia, Gondrong (25), ketika ditanya tentang AIDS, berekspresi seperti orang yang baru mendengar kata-kata jorok. Senyum-senyum malu atau kadang menggeleng. Tetapi, ketika didesak dengan dibujuk, Gondrong pun mau berceritera.

Mneurut pengetahuannya, HIV/AIDS adalah penyakit yang tidak ada obatnya dan didapat dari Pekerja Seks Komersial (PSK). Sedangkan ketika ditanya apakah ada sumber lainnya, seperti jarum suntik atau sumber lainnya, ia malah bengong. Yang jelas dengan lugu Gondrong berceritera bahwa kalau tidak mau mendapat penyakit HIV, jangan berkunjung ke lokalisasi.

Sebelum mendengar tentang HIV/AIDS, Gondrong mengaku pernah berkunjung ke lokalisasi Pasar Kembang –populer dengan istilah Sarkem—di Yogya, bersama beberapa temannya. Sata ini pun mereka masih sering mengajak, tetapi dia selalu menolak karena takut terkena penyakit kelamin.

“Penyakit kelamin itu sifilis, sama kencing suka perih, kalau AIDS saya nggak tahu. Cuma kata teman, yang pernah datang di rumah singgah, itu tidak ada obatnya,” paparnya yakin . Tetapi, sama sekali tidak dijelaskan mengapa HIV/AIDS bukan termasuk dalam golongan penyakit kelamin.

Gondrong, tidak ingin tahu ebih jauh tentang HIV/AIDS karena ia tidak tertarik dan merasa sudah aman dengan tidak pernah lagi ke lokalisasi. Apalagi saat pertama kali berhubungan seks, ia tidak memasukkan penisnya ke dalam vagina PSK. Ia hanya meremas dan menciumi payudara si PSK, sehingga dia yakin tidak pernah mengalami penyakit kotor.

Bagaimana halnya, dengan ciblek? Dengan tersenyum kecut ia mengaku suatu malam sata pulang mengamen sengaja mencari ciblek atau yang lebih populer disebut perek, di sekitar Sarkem. Yaitu anak-anak remaja tanggung yang bisa diajak berkencan dengan memberikan imbalan tertentu, kadang-kadang juga atas dasar suka sama suka.

“Maunya yang cakep tetapi karena duitnya ndak cukup, terpaksa dapat yang pas-pasan. Hanya pegang sama cium aja kok mas,” jelas Gondrong lagi-lagi dengan tersenyum sambil menjelaskan bahwa ia tidak mau terkena Infeksi Menular Seksual (IMS).

Anak jalanan seperti Gondrong, cukup banyak jumlahnya di Yogya. Menurut Eko Prasetyo dari Dinas Kesehatan dan Kesejahteraan Sosial Yogyakarta yang terlibat dalam program Mobil Sahabat Anak, saat ini terdapat 1.812 anak jalanan Yogya dan tersebar di 91 titik, dan yang seperti Gondrong bisa dihitung dengan jari.@

http://www.kompas.com/kesehatan/news/0209/02/235300.htm

mengutip dari http://syntink_us.blogs.friendster.com/my_blog/2007/07/fre_sex.html

Seratus Tokoh yang Paling Berpengaruh dalam Sejarah

harimawan — Sun, 13 Jul 2008 15:12:38 +0000

KOMENTAR MEDIA MASSA

Siapakah yang paling berpengaruh dalam sejarah? Hart menyusun daftar urut (peringkat) seratus tokoh dengan argumentasi yang meyakinkan, tetapi juga mengundang perdebatan.

Apa alasan Hart menempatkan Nabi Muhammad pada peringkat pertama? Mengapa pula Nabi Isa menempati peringkat ke-3, sedangkan Isaac Newton peringkat ke-2, John F. Kennedy termasuk ke dalam seratus tokoh, tetapi mengapa Mahatma Gandhi tidak? Siapa yang lebih berpengaruh, Karl Marx atau Kong Hu-Cu? `Umar bin Khattab atau Alexander yang Agung?

Seratus Tokoh penuh dengan argumentasi, penuh pula dengan humor, diterjemahkan dengan kocak Mahbub Djunaidi. Dan inilah antara lain pendapat pers:

Keseratus bahasan riwayat hidup ini mudah dicerna, singkat-padat dan tajam; sedang bukunya sendiri akan merupakan tambahan yang berharga bagi lemari referensi pembaca.

Roger Bonham, dalam Columbus Dispatch

Cara Hart menempatkan kedudukan seseorang tampaknya seperti keterlaluan bagi sementara orang …, tetapi buku ini merangsang pikiran dan sangat mengasyikkan.

Douglas Cox, dalam Los Angeles Times

Judulnya saja buku Seratus Tokoh, tetapi nilainya bisa jadi paling sedikit sama dengan seribu perbedaan pendapat. Dan justru itu yang diharapkan penulisnya.

Scholastic Magazine

Para pejuang hak-hak wanita boleh mencatat kenyataan dicantumkannnya hanya dua orang wanita dalam daftar Hart.

Do Carter, dalam Seattle Post-Intelligencer

Buku Hart, disamping merupakan rangkuman sejarah dunia yang bermanfaat, juga merupakan sumber perdebatan sengit yang tak akan ada habisnya.

Detroit Free Press

Seratus Tokoh adalah sebuah buku yang memuat peringkat tokoh-tokoh sejarah menurut ahli astronomi Michael H. Hart, dan mengundang para pembaca untuk melawan pilihannya.

Kenneth L. Woodward, dalam Newsweek

Karya Hart mengagumkan dalam hal tidak chauvinistisnya … Sebuah buku tebal yang besar dan berat penuh fakta-dan-pertentangan yang disebut Seratus Tokoh dan ditakdirkan untuk menjadi sebuah buku yang laris.

Shaun Usher, dalam Daily Mail

01. Nabi 02. Isaac 03. Nabi 04. Buddha< 05. Kong Hu 06. St. 07. Ts’ai 08. Johann 09. Christopher 10. Albert 11. Karl 12. Louis 13. Galileo 14. Ar 15. Lenin Nabi 17. Charles 18. Shih Huang 19. Augustus 20. Mao 21. Jengis 22. Euclid< 23. Martin 24. Nicolaus 25. James 26. Constantine 27. George 28. Michael 29. James 30. Orville 31. Antone 32. Sigmund 33. Alexander 34. Napoleon 35. Adolf 36. William 37. Adam 38. Thomas 39. Antony 40. Plato Guglielmo 42. Ludwig 43. Werner 44. Alexander 45. Alexander 46. Simon 47. Oliver 48. John 49. M 50. Pope Urban 51. Umar Ibn 52. Asoka St. 54. Max 55. John 56. William 57. William 58. Antoine 59. Gregor 60. Joseph 61. Nikolaus 62. Louis 63. Joseph 64. Rene 65. Julius 66. Francisco 67. Hernando 68. Ratu 69. William 70. Thomas 71. Jean-Jacques 72. Edward 73. Wilhelm 74. Johann 75. Lao 76. Enrico 77. Thomas 78. Francis 79. Volta 80. John F. 81. Gregory 82. Sui Wen 83. Mani Vasco Da 85. Ch 86. Cyrus Yang 87. Leonhard 88. Niccolo 89. Zoro 90. Menes Peter Yang 92. Meng-T 93. John 94. Homer Ratu 96. Justinian 97. Johannes 98. Pablo 99. Mahav 100. Neils Muhammad
Newton
Isa
/span>
Cu
Paul
Lun
Gutenberg
Columbus
Einstein
Marx
Pasteur
Galilei
istoteles
pan>
Musa
Darwin
Ti
Caesar
Tse-Tung
Khan
/span>
Luther
Copernicus
Watt
Yang Agung
Washington
Faraday
Clerk Maxwell
Wright & Wilbur Wright
Laurent Lavoisier
Freud
Yang Agung
Bonaparte
Hitler
Shakespeare
Smith
Edison
Van Leeuwenhoek
pan>
Marconi
Van Beethoven
Heisenberg
Graham Bell
Fleming
Bolivar
Cromwell
Locke
ichelangelo
II
Al-Khattab
pan>
Augustine
Planck
Calvin
T.G.Morton
Harvey
Henri Becquerel
Mendel
Lister
August Otto
Daguerre
Stalin
Descartes
Caesar
Pizarro
Cortes
Isabella I
Sang Penakluk
Jefferson
Rousseau
Jenner
Conrad Rontgen
Sebastian Bach
Tse
Fermi
Malthus
Bacon
ire
Kennedy
Pincus
Ti
n>
Gama
arlemagne
Agung
Euler
Machiavelli
aster
pan>
Agung
se (Mencius)
Dalton
pan>
Elizabeth I
I
Kepler
Picasso
ira
Bohr

85 Persen Sumur di Yogyakarta Tercemar

harimawan — Thu, 10 Jul 2008 02:43:24 +0000

Ditulis oleh Koran Tempo

Friday, 27 June 2008

Sekitar 85 persen sumber air atau sumur di Yogyakarta, yang dipergunakan warga untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, tercemar bakteri e-coli. Selain tercemar bakteri itu, sebagian besar sumur warga mengandung zat-zat berbahaya. Dari 19.714 sumur warga yang diteliti, 49,51 persen mengandung berbagai kandungan zat berbahaya, seperti FE (zat besi).

Menurut Kepala Seksi Pengendalian Dampak Lingkungan Hidup Dinas Lingkungan Kota Yogyakarta Peter Lawuasa, angka-angka pencemaran tersebut diperoleh dari hasil penelitian yang dilakukan rutin oleh kantornya tiap tahun.

“Tingginya pencemaran ini karena maraknya penggunaan septic tank tradisional oleh warga Yogyakarta,” kata Peter saat dihubungi kemarin.

Tingginya tingkat pencemaran, ia menambahkan, mengakibatkan bakteri e-coli sulit diberantas. “Ini berbahaya bagi kesehatan karena penyakit diare yang disebabkan oleh e-coli bisa mewabah sewaktu-waktu,” katanya.

Pencemaran sumber air itu juga diperparah oleh persoalan pengelolaan sampah di Yogyakarta. Berdasarkan data Dinas Lingkungan Hidup, tiap hari terdapat 300 ton sampah di Yogyakarta. “Dari jumlah itu baru 82 ton yang terangkut ke tempat pembuangan akhir,” kata Peter.

Sebagai langkah antisipasi, Peter melanjutkan, pihaknya memberlakukan sistem sanitasi terpusat atau instalasi pengolahan air limbah (IPAL) komunal, yakni pembangunan saluran limbah rumah tangga di beberapa titik pemukiman warga. Di Yogyakarta telah terpasang setidaknya 25 IPAL di 21 kelurahan, di kawasan bantaran tiga sungai, yaitu Gajah Wong, Code, dan Winongo.

Secara keseluruhan, IPAL tersebut mampu menampung limbah dari 1.500 rumah tangga. Namun, itu masih jauh dari cukup. “Hanya 1,3 persen dari 113.910 rumah tangga di Kota Yogyakarta yang limbahnya ditampung di IPAL komunal,” kata Peter.

Ignatius Kendal, aktivis lingkungan hidup dari HIJAU mengatakan, kebijakan membangun sanitasi komunal sebenarnya merupakan terobosan bagus. Namun, Kendal menambahkan, banyak warga yang jarang memanfaatkannya karena harus membuat sambungan dari pipa secara mandiri. “Ini terkait dengan kondisi ekonomi,” kata dia.

Sementara itu, meski menghadapi musim kemarau Perusahaan Daerah Air Minum Surakarta berjanji warga tak akan kesulitan air bersih. Saat ini, menurut Direktur PDAM Surakarta Singgih Tri Wibowo, pihaknya menggunakan tiga teknik eksplorasi air bersih, pengambilan air dari mata air, penggunaan sumur dalam, dan instalasi air permukaan.

Eksplorasi dari mata air dilakukan di Cokro, Tulung, Klaten. PDAM juga telah membuat sumur dalam di 26 titik. Sedangkan pengolahan air permukaan dilakukan di Jurug, mengambil air dari Sungai Bengawan Solo.

Karena air Sungai Bengawan Solo tidak stabil akibat pencemaran, PDAM tidak mengeksplorasi secara besar-besaran. Meski bisa diolah agar zat kimia di dalamnya bisa diminimalkan, karena pencemaran tersebut banyak didominasi zat pewarna dari industri tekstil, airnya kerap tak bening. “Walaupun secara klinis sudah aman untuk digunakan, tidak etis kalau dijual,” kata Singgih.

Karena itu, pihaknya lebih memilih menghentikan pasokan air dari Sungai Bengawan Solo pada saat pencemaran sedang tinggi.

sumber : http://issdp.ampl.or.id/