Indonesia Sanitation Sector Development Program (ISSDP)

Penyebab terbesar kematian balita di Indonesia adalah karena kasus diare dan gangguan saluran pernafasan.  Menurut data, kurang lebih 100 000 anak-anak setiap tahunnya meninggal karena diare.  Lingkungan pemukiman sudah semakin tercemar yang menyebabkan sarang berkembangnya bakteri. Oleh karena itu kebiasaan buang air besar di tempat terbuka atau membuang kotoran limbah manusia ke sungai-sungai harus di cegah. Hal ini tentunya harus didukung oleh perubahan kebiasaan perilaku hidup bersih dan sehat. Terdapat beberapa program pemerintah untuk memperbaiki perilaku hidup bersih seperti kampanye cuci tangan pakai sabun, tetapi program-program tersebut dirasakan kurang mengena sasaran dan kurang memperhatikan aspek kebiasaan buang air besar, harapan dan investasi.Untuk itu diperlukan kampanye penyadaran perilaku hidup bersih dan sehat untuk dapat menggerakkan pengambil keputusan, sektor swasta dan konsumen (terutama kelompok miskin).

Perbaikan pelayanan sanitasi merupakan tantangan besar untuk mengatasi kemiskinan di Indonesia. Rendahnya pelayanan sanitasi di pedesaan dan perkotaan saat ini menimbulkan banyak masalah kesehatan dan lingkungan serta ekonomi. Millenium Development Goals (MDGs), tepatnya bagian dari tujuan ke 7 mentargetkan bahwa pada tahun 2015 separuh dari peduduk yang belum mendapatkan askes sanitasi akan terlayani. Indonesia sebagai salah satu negara yang ikut menandatangi  kesepakatan tersebut bersama 189 negara anggota PBB lainnya, harus menyempurnakankembali agenda pembangunannya untuk dapat mencapai target MDGs.

Saat ini terdapat beberapa initiative donor internasional untuk mendukung tercapainya tujuan MDGs dalam bidang sanitasi seperti Air Minum dan Penyehatan Lingkungan (AMPL/WASPOLA), Sanitasi Berbasis Masyarakat (SANIMAS), Environmental Services Program (ESP), Community Led Total Sanitation (CLTS) dan masih banyak lagi. Perencanaan nasional sanitasi di Indonesia saat masih belum terpadu, setiap departemen terkait cenderung menjalankan programnya masing dan tidak terkoordinir. Pemerintah Indonesia juga belum memiliki rencana strategis yang sistematik untuk mencapai target perbaikan layanan sanitasi. Dengan cara seperti ini initiative yang sudah ada baik dari dalam maupun dengan dukungan donor international akan berjalan kurang efektif.

Terdapat kebijakan nasional Air Minum dan Penyehatan Lingkungan (AMPL) yang diharapkan dapat memayungi seluruh kebijakan berkaitan pelayanan air minum dan sanitasi. Prinsip kebijakan ini terdiri dari dua aras yaitu kebijakan penyelenggaraan AMPL berbasis masyarakat dan berbasis kelembagaan.  Kebijakan AMPL berbasis masyarakat telah disepakati oleh 6 pejabat eselon 1 dan diadopsi oleh pemerintah propinsi, kabupaten dan kota serta telah diimplementasikan dengan menggunakan dana APBN/APBD, Donor dan LSM.  Kebijakan berbasis lembaga masih bersatus draft dan dalam taraf penyempurnaan. Dalam kaitan dengan ini program Indonesian Sector Sanitation Development Program (ISSDP) diharapkan dapat memberikan masukan untuk perbaikan kebijakan AMPL berbasis lembaga.

Tujuan Program ISSDP
Tujuan ISSDP adalah memperbaiki kondisi kesehatan, lingkungan dan kesejahteraan masyarakat, terutama masyarakat miskin melalui beberapa sasaran perbaikan dalam penyediaan pelayanan sanitasi di Indonesia dan untuk membangun kerangka kerja pelayanan sanitasi yang berpihak ke masyarakat miskin dan berkesinambungan serta membangun rencana pembangunan strategis bidang sanitasi di Indonesia.

Program ISSDP menunjukkan bahwa dukungan terhadap pemeritah Indonesia  dalam pembangunan bidang sanitasi adalah suatu proses yang kontinyu, oleh karena proyek ini tidak bersifat tertutup dengan waktu mulai dan berakhir yang jelas.
ISSDP terdiri dari 4 komponen:

• Program manajemen, koordinasi dan bantuan teknis.

• Pengembangan Kerjangka Kerja Nasional bidang sanitasi, termasuk strategi advokasi, regulasi, pengembangan kelembagaan dan penduan (komponen 1).

• Mendorong terbangunnya permintaan terhadap sanitasi melalui pengembangan kampanye penyadaran sanitasi dan promosi kesehatan  di tingkat nasional (komponen 3).

• Memperbaiki pelayanan sanitasi di tingkat daerah/kota melalui peningkatan kapasitas kelembagaan dalam perencanaan dan pelayananan santasi (komponen 4).

Terdapat enam kota yang menjadi mitra ISSDP yaitu:  Surakarta (Jawa Tengah, Blitar (Jawa Timur), Denpasar (Bali), Jambi (Jambi), Banjarmasin (Kalimantan Selatan) dan Payakumbuh (Sumatra Barat).

ISSDP bukanlah program yang berdiri sendiri, melainkan dalam pelaksanaannya melakukan kerjasama dan dibangun berdasarkan kebijakan dan strategi yang ada seperti yang telah disiapkan oleh AMPL (Air Minum dan Penyehatan Lingkunga/WASPOLA), Rencana Aksi Sanitasi dan Air Minum tingkat nasional  (Departemen Pekerjaan Umum) serta rencana kerja lainnya.  Kerjasama dilakukan dengan kelompok kerja di tingkat pusatdan kota serta dengan pemangku kepentingan lainnya seperti LSM dan program lain sejenis melalui konsultasi, kerjasama dalam hal pendekatan maunpun pelaksanaan.

SUMBER : http://issdp.ampl.or.id/